Kasus Dana Hibah Jatim Berlanjut, KPK Tahan Mahrus Ali

Jurnal Pelopor — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pengusutan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022. Kali ini, penyidik menahan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024–2029, Moch. Mahrus alias Mahrus Ali (MM), yang diduga terlibat sebagai pemberi suap dalam perkara tersebut.

Penahanan dilakukan pada Selasa (28/7/2026) untuk kepentingan penyidikan. Mahrus ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam klaster perkara yang berkaitan dengan mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad (AS), dan stafnya, Bagus Wahyudiono (BGS).

Menurut KPK, Mahrus diduga memberikan berbagai bentuk gratifikasi kepada Anwar Sadad guna memperoleh alokasi dana hibah Pokmas senilai Rp83,4 miliar. Dugaan pemberian tersebut dilakukan melalui perantara, yakni Bagus Wahyudiono.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa bentuk dugaan suap yang diberikan tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga aset dan fasilitas lainnya.

“Saudara MM diduga memberikan uang sejumlah Rp1,5 miliar, emas dengan berat sekitar 1 kilogram, membayarkan pelunasan satu unit rumah di Surabaya, serta membiayai pendirian usaha SPBE kepada AS melalui BGS,” ujar Budi dalam keterangannya.

Diduga Melanggar UU Tipikor

Atas dugaan perbuatannya, Mahrus dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK menyebut Mahrus merupakan satu dari sepuluh tersangka dari kelompok pemberi suap dalam perkara yang menjerat Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono. Sebelumnya, tiga tersangka lain dalam klaster yang sama telah lebih dahulu ditahan, yakni Achmad Yahya (AY), M. Fathullah (MF), dan Ra. Wahid Ruslan (RWR).

Penyidik menahan Mahrus selama 20 hari pertama, terhitung sejak 28 Juli hingga 16 Agustus 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Telusuri Aliran Dana dan Aset

Selain melakukan penahanan terhadap para tersangka, KPK juga terus mengembangkan penyidikan dengan menelusuri aliran dana serta aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara melalui mekanisme asset recovery.

Sejauh ini, penyidik telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut dari Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono dengan nilai mencapai sekitar Rp22 miliar.

KPK menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan. Penyidik akan mendalami kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak lain maupun aset tambahan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dana hibah Pokmas di Jawa Timur.

Kasus ini menjadi salah satu perkara besar yang tengah ditangani KPK terkait dugaan penyimpangan dana hibah daerah. Lembaga antirasuah memastikan akan terus mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat, baik sebagai penerima maupun pemberi suap, guna mengungkap keseluruhan rangkaian tindak pidana dan mengoptimalkan pemulihan kerugian negara.