• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Jurnal Pelopor | Pelopor Berita Terdepan dan Terpercaya
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Lokal Daerah
  • Redaksi
  • Olahraga
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Lokal Daerah
  • Redaksi
  • Olahraga
  • Opini
No Result
View All Result
Jurnal Pelopor | Pelopor Berita Terdepan dan Terpercaya
No Result
View All Result
Home News Politics

Hasto Ungkap Kebijakan Megawati soal Perlindungan Hutan

Hasto menolak usulan alih fungsi hutan bekas karhutla menjadi kebun sawit dan menyinggung kebijakan Megawati terkait moratorium.

musa by musa
26/10/2026
in Politics
0
hasto
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jurnal Pelopor – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengusulkan agar kawasan hutan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Ia menilai, perlindungan hutan harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum dan pemulihan lingkungan.

Hasto juga menyinggung kebijakan pada masa pemerintahan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Megawati tidak mengeluarkan izin penanaman sawit di kawasan hutan dan mendorong perlindungan melalui kebijakan moratorium.

Hasto Singgung Kebijakan Megawati soal Perlindungan Hutan

Hasto menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan tata ruang agar kawasan hutan tidak mudah beralih fungsi menjadi perkebunan. Salah satu langkah yang ia usulkan adalah menerapkan moratorium pemanfaatan hutan.

Ia kemudian mengingat kebijakan Megawati saat menjabat sebagai presiden. Menurut Hasto, kebijakan tersebut menekankan pentingnya menjaga kawasan hutan dari ekspansi perkebunan kelapa sawit.

“Maka mengapa Ibu Mega (Ketua Umum PDIP) ketika menjadi Presiden, beliau tidak mengeluarkan izin untuk tanaman sawit apalagi dari hutan-hutan. Hutan-hutan harus dilindungi, terus ada moratorium hutan,” kata Hasto, seperti dikutip Liputan6.com, Minggu (25/10/2026).

Usulan tersebut muncul di tengah perhatian terhadap penanganan karhutla yang berulang setiap tahun. Hasto menilai, pemerintah perlu memastikan lahan yang terbakar tidak menjadi pintu masuk bagi alih fungsi kawasan hutan.

Pembakar Lahan Harus Mendapat Sanksi Tegas

Selain perlindungan kawasan hutan, Hasto menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Menurutnya, pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada pihak yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar.

Ia secara khusus menyoroti praktik pembakaran lahan yang kemudian diikuti alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

“Yang kedua, supremasi hukum harus dibangun. Jadi mereka yang membuka lahan dengan membakar itu harus dikenakan suatu sanksi yang tegas. Apalagi setelah dibakar kemudian dikonversikan ke sawit,” ungkap Hasto.

Hasto juga menyampaikan pandangan Megawati mengenai karakter tanaman sawit yang dinilai dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya.

“Suatu tanaman yang kata Bu Mega sangat sombong sekali karena dia enggak mau tanaman yang lain hidup di sekitarnya,” ucapnya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik terhadap praktik pengelolaan lahan yang berpotensi mengurangi keberagaman vegetasi dan merusak ekosistem hutan.

Dorong Reboisasi dan Pembukaan Lapangan Kerja

Hasto turut mendorong pemerintah menggelar penghijauan dan reboisasi secara serentak untuk memulihkan kawasan hutan yang rusak. Menurutnya, program penanaman pohon tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Gerakan merawat lingkungan dengan menanam pohon, reboisasi, itu harus dilakukan secara serentak. Dengan cara itu pemerintah juga diuntungkan dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat melalui penghijauan kembali hutan-hutan kita,” kata Hasto.

Melalui program tersebut, pemulihan hutan diharapkan dapat berjalan bersamaan dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

PDIP Soroti Kesiapan Pemerintah Hadapi Karhutla

Lebih lanjut, Hasto menilai pemerintah perlu meningkatkan kesiapan menghadapi musim kemarau. Ia menyoroti langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi yang menurutnya masih belum memadai.

“PDI Perjuangan melihat langkah-langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi yang dilakukan itu sangat kurang,” tandasnya.

Menurut Hasto, penanganan karhutla membutuhkan langkah yang menyeluruh, mulai dari pencegahan pembakaran lahan, perlindungan kawasan hutan, penegakan hukum, hingga pemulihan lingkungan.

Usulan tersebut menempatkan perlindungan hutan sebagai salah satu aspek penting dalam kebijakan lingkungan. Namun, penerapannya membutuhkan pengawasan yang konsisten serta penegakan aturan terhadap setiap pihak yang terbukti melanggar hukum.

Menurut Anda, apakah lahan bekas karhutla sebaiknya wajib dipulihkan menjadi kawasan hutan dan tidak boleh dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit?

Baca Juga:

Testosteron Rendah, Ancaman bagi Fokus dan Produktivitas Pria

Cara Mudah Membuat Kremesan Ayam Kriuk di Rumah

Cara Mudah Membuat Kremesan Ayam Kriuk di Rumah

Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos

 

Saksikan berita lainnya:

Reformasi atau Langkah Mundur? Pengesahan RUU TNI 2025

5 Skandal Hakim Terbesar di Indonesia! Bisakah Prabowo Bersihkan Peradilan?

Tags: #HastoKristiyanto #Megawati #PDIP #Karhutla #HutanIndonesia #PerkebunanSawit #JurnalPelopor
Previous Post

Aprilia Yakin Jorge Martin Masih Bisa Juara Dunia MotoGP 2026

Next Post

Menkes Budi Peringatkan Bahaya PM2.5 di Palangka Raya

musa

musa

Related Posts

Febrie
Politics

Sidang Febrie Adriansyah, Kuasa Hukum Ajukan 22 Keberatan

15/10/2026
doli
Politics

Doli Tantang KPU Buka Dokumen Polemik “Pasal Gibran”

13/10/2026
gibran
Politics

MK Tak Temukan Bukti Ijazah Setara SMA, Ini Putusan Gibran

08/10/2026
febrie
Politics

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Hadapi Sidang Dugaan TPPU

08/10/2026
Prabowo Resmi Angkat 26 Wantimpres, Pratikno Jadi Ketua
Politics

Prabowo Resmi Angkat 26 Wantimpres, Pratikno Jadi Ketua

03/10/2026
kta
Politics

Jokowi Pamer KTA PSI, Ini Alasan Memilih Waktu Sekarang

28/09/2026
Next Post
budi

Menkes Budi Peringatkan Bahaya PM2.5 di Palangka Raya

Jurnal Pelopor | Pelopor Berita Terdepan dan Terpercaya

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Lokal Daerah
  • Redaksi
  • Olahraga
  • Opini

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.