Utang RI Rp10.000 Triliun, Alarm Fiskal Mulai Berbunyi?

Jurnal Pelopor – Utang pemerintah Indonesia kini telah menembus kisaran Rp10.000 triliun. Besarnya angka tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan negara menjaga kesehatan keuangan dan membayar kewajiban utangnya. Meski demikian, ekonom menilai kondisi tersebut belum dapat disebut sebagai krisis fiskal.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurrahman, mengatakan besarnya utang memang menunjukkan tekanan terhadap keuangan negara semakin meningkat. Namun, angka utang secara nominal tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan apakah kondisi fiskal Indonesia masih aman.

Menurut Rizal, kenaikan utang pemerintah juga tidak bisa hanya dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebutuhan pembiayaan negara berasal dari berbagai komponen, mulai dari defisit APBN, pembayaran utang yang jatuh tempo, pembiayaan kembali atau refinancing, pembayaran bunga utang, hingga berbagai program prioritas pemerintah.

“MBG memang menambah rigiditas belanja, tetapi persoalan yang lebih mendasar adalah ketika ekspansi belanja tidak diikuti peningkatan penerimaan dan kualitas belanja yang cukup produktif,” kata Rizal.

Rasio Utang Bukan Satu-satunya Ukuran

Selama ini, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat kesehatan fiskal suatu negara. Indonesia masih memiliki rasio utang sekitar 40 persen terhadap PDB, sehingga secara formal masih berada di bawah batas 60 persen yang ditetapkan dalam ketentuan fiskal Indonesia.

Namun, Rizal menilai rasio tersebut tidak cukup untuk menggambarkan kondisi fiskal secara keseluruhan. Menurutnya, indikator yang lebih penting adalah debt service capacity, yakni kemampuan pemerintah membayar bunga dan pokok utang tanpa mengorbankan belanja produktif.

Dengan kata lain, persoalannya bukan sekadar seberapa besar utang pemerintah, tetapi seberapa kuat kemampuan APBN menghasilkan penerimaan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jika pembayaran bunga dan pokok terus meningkat, sementara penerimaan negara tidak tumbuh secara seimbang, ruang fiskal pemerintah bisa semakin sempit.

Risiko Fiscal Crowding Out

Salah satu risiko yang perlu diperhatikan adalah fiscal crowding out. Kondisi ini terjadi ketika semakin besar porsi anggaran negara yang digunakan untuk membayar kewajiban utang, sehingga dana yang tersedia untuk membiayai sektor produktif menjadi semakin terbatas.

Jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap berbagai sektor penting. Pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga program perlindungan sosial berpotensi menghadapi keterbatasan ruang anggaran apabila beban pembayaran utang terus meningkat.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat konsolidasi fiskal. Pengelolaan utang harus berjalan seiring dengan peningkatan penerimaan negara dan perbaikan kualitas belanja agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Utang Harus Menghasilkan Produktivitas

Rizal menilai pemerintah perlu mengevaluasi belanja yang memiliki efek pengganda atau multiplier effect rendah. Program yang tumpang tindih atau tidak memiliki dampak nyata terhadap perekonomian juga perlu dikaji kembali agar anggaran negara tidak semakin terbebani.

Sebaliknya, tambahan utang seharusnya diarahkan untuk membiayai program yang mampu meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi. Dengan demikian, utang tidak sekadar menambah kewajiban pemerintah, tetapi juga membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya memperkuat kemampuan negara membayar utang.

Artinya, utang Rp10.000 triliun tidak otomatis berarti Indonesia mengalami krisis fiskal. Yang menjadi persoalan adalah apakah pertumbuhan utang masih sejalan dengan kemampuan penerimaan negara dan apakah dana yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan manfaat ekonomi.

Pada akhirnya, keamanan fiskal Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara belanja, penerimaan, pertumbuhan ekonomi, dan pembayaran kewajiban utang. Semakin besar utang, semakin penting pula disiplin dalam mengelola APBN agar ruang fiskal negara tetap terjaga.