Thailand Siapkan Land Bridge Hadapi Krisis Selat Hormuz.

Jurnal Pelopor — Di tengah meningkatnya kerawanan jalur pelayaran global, terutama pasca-penutupan Selat Hormuz, Pemerintah Thailand secara agresif menghidupkan kembali proyek ambisius Land Bridge. Proyek senilai Rp532 triliun ini dirancang untuk menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik tanpa harus memutar melewati Selat Malaka yang semakin padat dan rawan.

Mengincar Singapura sebagai Mitra Strategis

Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, secara proaktif melakukan pendekatan kepada Singapura untuk menjadi investor potensial. Dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Singapura, Chan Chun Sing, Anutin menekankan bahwa proyek ini bukan hanya peluang ekonomi bagi Thailand, melainkan juga bagi stabilitas logistik kawasan. Singapura dilaporkan menunjukkan ketertarikan awal terhadap proposal ini sebagai langkah diversifikasi rute dagang.

Teknis Proyek: Jalur Pintas 90 Kilometer

Land Bridge bukan berupa terusan air (seperti Terusan Kra yang lama diwacanakan), melainkan sistem logistik terpadu yang akan menghubungkan dua titik strategis:

Pelabuhan Ranong di Laut Andaman (Samudra Hindia).
Pelabuhan Chumphon di Teluk Thailand (Samudra Pasifik).
Konektivitas: Kedua pelabuhan akan dihubungkan oleh infrastruktur sepanjang 90 kilometer yang mencakup rel kereta api, jalan raya, serta pipa energi untuk mempercepat distribusi komoditas.

Pesaing Serius Selat Malaka

Langkah Thailand ini dipandang sebagai respons terhadap kerentanan titik-titik penyempitan pelayaran dunia (chokepoints). Selat Malaka sepanjang 900 kilometer saat ini menampung beban trafik yang sangat tinggi sebagai rute terpendek dari Asia Timur ke Eropa.

Munculnya wacana Land Bridge juga dipicu oleh dinamika regional, termasuk penolakan Singapura dan Malaysia terhadap ide pungutan tarif kapal di Selat Malaka yang sempat dilontarkan oleh pejabat Indonesia. Banyak pihak melihat proyek Thailand ini sebagai opsi “pelarian” bagi para pelaku industri pelayaran jika birokrasi atau biaya di Selat Malaka menjadi terlalu membebani.

Target Waktu Pengerjaan

Menteri Transportasi Thailand, Phiphat Ratchakitprakarn, menargetkan proposal ini akan masuk ke meja kabinet pada Juni atau Juli 2026. Jika disetujui, pencarian investor secara terbuka akan dimulai pada kuartal ketiga tahun ini.

Jika megaproyek ini terealisasi, peta logistik Asia Tenggara diprediksi akan berubah secara permanen, memberikan tekanan kompetitif bagi negara-negara penjaga Selat Malaka tradisional seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura.