Megawati Bela Mahasiswa: Jangan Takut Sampaikan Aspirasi

Jurnal Pelopor — Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, angkat bicara terkait aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (12/6/2026). Dalam pidatonya di Kota Blitar, Jawa Timur, Megawati secara terbuka membela hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik dan meminta mereka tidak takut menghadapi berbagai tekanan saat menyuarakan pendapat.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat menghadiri peresmian renovasi Istana Gebang dan patung Proklamator Soekarno di Blitar, Senin (15/6/2026). Di hadapan para peserta acara, ia menyinggung aksi mahasiswa yang sebelumnya berupaya menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Menurut Megawati, mahasiswa merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah. Karena itu, ia menilai tidak seharusnya ada rasa takut ketika menyampaikan aspirasi secara terbuka dalam sistem demokrasi.

Soroti Pengamanan Aparat

Dalam pidatonya, Megawati mengaku memperhatikan aksi yang digelar mahasiswa, termasuk pengamanan yang dilakukan aparat keamanan dari unsur kepolisian dan TNI. Ia mempertanyakan mengapa mahasiswa yang merupakan warga negara Indonesia justru terlihat menghadapi berbagai hambatan saat ingin menyampaikan aspirasi.

Megawati mengatakan bahwa keberanian menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Ia menilai mahasiswa harus tetap teguh pada keyakinannya selama apa yang diperjuangkan dianggap benar dan sesuai kepentingan rakyat.

“Mahasiswa itu masuk tidak sebagai warga negara Indonesia? Masuk. Jadi mestinya jangan takut. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak,” ujar Megawati dalam pidatonya.

Pernyataan tersebut langsung mendapat perhatian karena disampaikan di tengah perdebatan publik mengenai penanganan aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi beberapa hari sebelumnya.

Tantang Aparat Jika Dianggap Salah

Tidak hanya membela mahasiswa, Megawati juga menegaskan dirinya tidak gentar menyampaikan pandangan politik di ruang publik. Bahkan, ia secara terbuka menyatakan siap menghadapi konsekuensi apabila pernyataannya dianggap bermasalah oleh pihak tertentu.

Momen itu menjadi salah satu bagian pidato yang paling menyita perhatian. Dengan nada tegas, Megawati menantang aparat untuk menangkap dirinya jika apa yang disampaikannya dianggap melanggar aturan.

Pernyataan tersebut langsung disambut riuh para peserta yang hadir dalam acara peringatan Bulan Bung Karno tersebut.

Kronologi Demo Mahasiswa

Sebelumnya, aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk BEM UI, Universitas Pancasila, dan IPB, direncanakan berlangsung di Bundaran HI pada Jumat (12/6/2026). Namun, massa mahasiswa tidak berhasil mencapai titik aksi setelah tertahan oleh pengamanan aparat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman.

Mahasiswa kemudian melakukan aksi di sejumlah titik setelah akses menuju Bundaran HI dibatasi. Aparat beralasan kawasan tersebut merupakan jalur vital yang digunakan masyarakat dan aktivitas ekonomi sehingga tidak dapat dijadikan lokasi demonstrasi.

Peristiwa itu memicu perdebatan mengenai ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Sejumlah pihak mendukung langkah aparat demi menjaga ketertiban umum, sementara pihak lain menilai mahasiswa seharusnya tetap diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara damai.

Lima Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah. Tuntutan itu meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, dan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dalam sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

Pernyataan Megawati yang membela hak mahasiswa untuk berdemonstrasi diperkirakan akan kembali memanaskan diskusi publik mengenai kebebasan berpendapat, ruang demokrasi, dan hubungan antara pemerintah, aparat keamanan, serta gerakan mahasiswa di Indonesia.