Jurnal Pelopor — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus mengambil kendali penuh atas pengelolaan dan perdagangan sumber daya alamnya. Dalam amanat pada Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026), Prabowo menyebut sudah terlalu lama harga berbagai komoditas dan kekayaan alam Indonesia ditentukan oleh pihak serta negara lain. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian besar keuntungan dari sumber daya alam nasional justru mengalir ke luar negeri dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia.
Soroti Ketergantungan pada Pihak Asing
Dalam pidatonya, Prabowo menilai Indonesia selama bertahun-tahun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam perdagangan sumber daya alam. Negara yang kaya akan mineral, energi, serta hasil bumi lainnya ini dinilai belum sepenuhnya menikmati nilai ekonomi yang dihasilkan dari kekayaan tersebut.
Menurut Prabowo, sudah saatnya Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga dan arah perdagangan komoditas strategis. Ia menegaskan bahwa kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya menguntungkan pihak luar.
Pemerintah Bentuk Sistem Ekspor Satu Pintu
Sebagai langkah konkret, pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu. Untuk menjalankan kebijakan tersebut, dibentuk perusahaan bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
Melalui mekanisme ini, seluruh hasil bumi dan komoditas strategis yang diekspor dari Indonesia akan dikelola secara terpusat. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas nasional di pasar global.
Hilirisasi Jadi Kunci Nilai Tambah
Selain memperkuat tata kelola ekspor, pemerintah juga berkomitmen mempercepat program hilirisasi industri. Prabowo menilai selama ini Indonesia terlalu sering mengekspor bahan mentah tanpa mengolahnya terlebih dahulu di dalam negeri.
Padahal, proses pengolahan dapat menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar. Selain meningkatkan pendapatan negara, hilirisasi juga berpotensi membuka lapangan kerja baru, mendorong investasi, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, pemerintah ingin memastikan hasil pengolahan sumber daya alam dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia.
Ekonomi Pancasila Jadi Landasan
Prabowo menegaskan seluruh kebijakan tersebut berlandaskan konsep ekonomi Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, sistem ekonomi nasional harus berpihak kepada rakyat dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Melalui transformasi tersebut, pemerintah berharap kekayaan alam Indonesia dapat menjadi motor utama pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
https://youtu.be/Jg8rOFS8ahc?si=X_ER38dgG4saCX_v
