PBB Terancam Kolaps Finansial, AS Jadi Penyebab Utama

Jurnal Pelopor — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah menghadapi salah satu krisis keuangan paling serius dalam sejarah organisasi tersebut. Lembaga internasional yang selama ini menjadi penengah konflik dunia itu dikabarkan mulai kehabisan dana operasional dan terancam mengalami “kolaps finansial” pada Agustus 2026 apabila negara-negara anggota, terutama Amerika Serikat, tidak segera melunasi kewajiban iuran mereka.

Kondisi ini langsung memicu kekhawatiran global. Sebab, jika krisis terus memburuk, berbagai program penting PBB mulai dari misi perdamaian, bantuan kemanusiaan, hingga pembayaran gaji staf bisa terganggu.

Tunggakan AS Jadi Sorotan

Dalam laporan terbaru yang dirilis PBB, Amerika Serikat disebut menjadi penyumbang terbesar krisis keuangan tersebut. Negeri Paman Sam tercatat masih menunggak sekitar 2 miliar dollar AS untuk anggaran reguler PBB.

Tak hanya itu, AS juga memiliki tunggakan sekitar 2,2 miliar dollar AS untuk pendanaan misi perdamaian dunia. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding negara anggota lainnya.

Juru Bicara PBB, Farhan Haq, secara terbuka menyebut akar masalah keuangan organisasi berasal dari satu negara donor utama yang belum memenuhi kewajibannya.

“Masalah keuangan kami berasal dari satu kontributor besar, yaitu Amerika Serikat, yang belum membayar iuran anggaran regulernya,” ujar Haq.

Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian internasional karena selama ini AS memang dikenal sebagai penyumbang dana terbesar bagi operasional PBB.

Dana Cadangan Mulai Habis

Krisis kali ini disebut lebih berbahaya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya PBB masih memiliki dana cadangan untuk menutup kebutuhan sementara, kini kondisi tersebut berbeda.

Pakar keuangan PBB dari German Institute of Development and Sustainability, Ronny Patz, mengatakan dana darurat organisasi hampir habis total.

Menurutnya, AS dalam beberapa tahun terakhir memang kerap terlambat membayar iuran dan bahkan tidak membayar penuh sesuai kewajiban.

“Dana cadangan untuk masa sulit sekarang sudah kosong,” kata Patz.

Situasi ini membuat PBB harus mulai memikirkan langkah penghematan besar-besaran agar tetap bisa bertahan.

Terancam Pangkas Anggaran Besar-Besaran

Laporan internal PBB memperingatkan organisasi itu bisa kehabisan uang tunai pada Agustus mendatang jika tidak ada pemasukan baru. Karena itu, opsi pemotongan anggaran sebesar 13 persen mulai dibahas.

Pemangkasan tersebut tentu bukan perkara kecil. Sebab, anggaran PBB digunakan untuk berbagai kebutuhan penting, termasuk membayar staf, menjalankan kantor, hingga mendukung pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah konflik.

Jika situasi semakin buruk, operasional misi kemanusiaan di sejumlah negara rawan konflik juga bisa terkena dampaknya.

Banyak pihak khawatir kondisi ini akan melemahkan peran PBB di tengah dunia yang justru sedang dipenuhi ketegangan geopolitik dan perang di berbagai kawasan.

AS Minta Reformasi Internal

Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat disebut tetap bersikeras bahwa pembayaran kontribusi mereka harus dibarengi reformasi internal di tubuh PBB.

Washington menilai organisasi tersebut perlu melakukan efisiensi dan pembaruan sistem agar penggunaan anggaran menjadi lebih transparan dan efektif.

Namun, kritik terhadap AS juga terus bermunculan. Banyak pihak menilai negara adidaya itu memiliki tanggung jawab besar menjaga stabilitas organisasi internasional yang selama ini sangat bergantung pada kontribusi mereka.

Kini, dunia menunggu apakah negara-negara anggota bisa menemukan solusi sebelum krisis finansial PBB benar-benar berubah menjadi ancaman besar bagi stabilitas global.