Jurnal Pelopor – Morgan Stanley Capital International (MSCI) menilai reformasi pasar modal Indonesia belum cukup meyakinkan untuk menjamin transparansi dan aksesibilitas bagi investor global. Analis menegaskan, persoalan utama bukan ukuran pasar, melainkan tata kelola dan penegakan aturan yang harus dibuktikan melalui tindakan nyata.
Analis Infovesta, Wawan Hendrayana, menyebut usulan MSCI menempatkan Indonesia langsung ke kategori Standalone Market, bukan Frontier Market, sebagai sinyal serius. Menurutnya, sorotan tersebut berkaitan dengan integritas pasar, bukan sekadar besarnya kapitalisasi saham.
Transparansi Kepemilikan Jadi Sorotan
Wawan menjelaskan, sejumlah persoalan telah lama menjadi perhatian investor institusional. Masalah itu mencakup rendahnya porsi saham yang beredar di publik atau free float, kepemilikan saham yang terkonsentrasi, serta pergerakan harga yang dinilai tidak wajar.
Selain itu, MSCI menyoroti efektivitas penegakan aturan. Wawan menilai, regulasi yang tersedia belum cukup apabila regulator tidak menunjukkan hasil penindakan secara nyata.
Senior Technical Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, M. Nafan Aji Gusta Utama, turut menguraikan sejumlah persoalan. Di antaranya, transparansi struktur kepemilikan yang belum memadai, dugaan perdagangan terkoordinasi atau coordinated trading, serta minimnya bukti penegakan hukum.
Menurut Nafan, pengumuman reformasi seperti peningkatan keterbukaan pemegang saham dan rencana kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen belum menghasilkan dampak yang konsisten. Karena itu, perubahan kebijakan saja belum cukup untuk memulihkan kepercayaan investor global.
Meski demikian, Nafan menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak otomatis berarti seluruh reformasi gagal. Tantangan utamanya adalah memastikan kebijakan benar-benar terlaksana dan menghasilkan perubahan yang dapat diukur.
Tiga Langkah Mendesak untuk Memulihkan Kepercayaan
Wawan menyebut terdapat tiga langkah yang perlu diprioritaskan. Pertama, melakukan penindakan secara terbuka terhadap dugaan coordinated trading. Kedua, mempercepat peta jalan peningkatan free float menjadi 15 persen dengan tenggat waktu dan sanksi yang jelas.
Ketiga, emiten besar perlu meningkatkan porsi saham publik melalui penawaran saham sekunder atau secondary offering. Wawan menilai langkah tersebut idealnya dapat dilakukan sebelum April 2027.
Sementara itu, Nafan mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan pemerintah mengambil langkah konkret serta terukur.
Prioritasnya meliputi keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial ownership, pengawasan terhadap konsentrasi kepemilikan saham, dan penegakan hukum yang konsisten. Regulator juga perlu menyampaikan perkembangan reformasi kepada MSCI dengan data yang dapat diverifikasi.
Keputusan MSCI Ditunggu hingga Juni 2027
Usulan perubahan klasifikasi tersebut masih berada dalam tahap konsultasi. Berdasarkan laporan yang dikutip, keputusan final dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027. Artinya, Indonesia masih memiliki waktu untuk menunjukkan kemajuan yang nyata.
Namun, risiko tetap membayangi apabila persoalan tata kelola tidak segera diselesaikan. Menurut Nafan, kondisi tersebut berpotensi memicu tekanan arus modal asing yang lebih berkepanjangan dan meningkatkan biaya modal bagi perusahaan.
Keberhasilan mempertahankan status Emerging Market juga tidak cukup diukur dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka pendek. Kepercayaan investor membutuhkan bukti transparansi, pengawasan, dan penegakan aturan yang konsisten.
Dengan demikian, evaluasi MSCI menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat reformasi secara substantif, bukan sekadar meredam sentimen negatif pasar. Mampukah regulator membuktikan perubahan nyata sebelum keputusan MSCI pada 2027?
Baca Juga:
Testosteron Rendah, Ancaman bagi Fokus dan Produktivitas Pria
Cara Mudah Membuat Kremesan Ayam Kriuk di Rumah
Saksikan berita lainnya:
