Menkop Buka Suara soal Isu Anggaran Podcast Rp103 Miliar

Jurnal Pelopor – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono angkat bicara mengenai kabar yang menyebut Kementerian Koperasi mengalokasikan anggaran hingga Rp103 miliar untuk podcast. Ferry meluruskan informasi tersebut. Menurutnya, angka Rp103 miliar bukan merupakan anggaran yang secara khusus disiapkan untuk membuat atau menjalankan podcast.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan komunikasi publik Kementerian Koperasi secara keseluruhan. Podcast hanya menjadi salah satu kanal yang dapat digunakan pemerintah untuk menyampaikan informasi mengenai program dan kebijakan kepada masyarakat.

Klarifikasi tersebut disampaikan Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada Selasa (1/9/2026).

Anggaran Bukan Khusus untuk Podcast

Ferry menjelaskan, kebutuhan komunikasi publik di lingkungan kementerian memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar produksi podcast. Menurutnya, anggaran tersebut mencakup berbagai fungsi pendukung, seperti hubungan masyarakat atau humas, dokumentasi, publikasi, tata usaha, teknologi informasi, hingga infrastruktur.

“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).

Dengan demikian, penyebutan anggaran Rp103 miliar sebagai “anggaran podcast” dinilai tidak menggambarkan keseluruhan peruntukan anggaran tersebut.

Komunikasi Publik Dinilai Bagian dari Tugas Pemerintah

Ferry menilai komunikasi publik merupakan bagian penting dalam menjalankan tugas pemerintahan. Program dan kebijakan yang telah disusun pemerintah tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat tidak mengetahui atau memahami tujuan dan manfaatnya.

Karena itu, menurut Ferry, penyampaian informasi kepada masyarakat membutuhkan pengelolaan yang profesional. Pemerintah perlu memastikan informasi mengenai kebijakan dapat disampaikan secara tepat, mudah dipahami, sekaligus menjangkau masyarakat secara luas.

“Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan,” katanya.

Ditujukan untuk Sosialisasi Program Koperasi

Ferry menambahkan, kebutuhan komunikasi publik tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah menyampaikan berbagai program perkoperasian kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Informasi yang disampaikan tidak hanya menyasar koperasi yang sudah berjalan, tetapi juga program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tengah dikembangkan pemerintah.

Menurutnya, komunikasi yang efektif diperlukan agar masyarakat dan pelaku koperasi mengetahui program yang tersedia, memahami kebijakan yang diterapkan, serta dapat memanfaatkan berbagai program tersebut.

Dengan jangkauan program koperasi yang luas, kebutuhan penyampaian informasi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program kementerian.

Podcast Hanya Salah Satu Kanal Komunikasi

Ferry kembali menegaskan bahwa podcast hanya merupakan salah satu sarana komunikasi publik yang dapat digunakan kementerian.

Selain podcast, pemerintah dapat menyampaikan informasi melalui berbagai saluran lain, termasuk publikasi, dokumentasi, media informasi digital, kegiatan kehumasan, serta kanal komunikasi lainnya.

“Tidak tepat kalau kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast. Podcast hanya salah satu kanal. Komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” tegas Ferry.

Klarifikasi tersebut sekaligus memberikan penjelasan mengenai konteks anggaran Rp103 miliar yang sebelumnya ramai diperbincangkan. Menurut Kementerian Koperasi, angka tersebut tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan kebutuhan komunikasi publik dan dukungan pelaksanaan tugas kementerian.

Dengan demikian, perdebatan mengenai anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan podcast, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan komunikasi, teknologi, dokumentasi, publikasi, dan fungsi pendukung lainnya dalam menjalankan tugas Kementerian Koperasi.