LPTNU Sebut Pendidikan Bukan Sekadar Fokus Industri Saja.

Jurnal Pelopor — Merespons wacana penataan hingga penutupan prodi yang dianggap tidak relevan, LPTNU PBNU menekankan bahwa kebijakan pendidikan tinggi harus berbasis pada persoalan nyata dan visi jangka panjang, bukan sekadar rasionalisasi administratif.

Berikut adalah poin-poin kritikan dan masukan dari para tokoh pendidikan NU:

Kesalahan Diagnosis: Industri Belum Siap Menyerap Inovasi

Ketua Forum Rektor PTNU, Prof. Fatkul Anam, dan Rektor UNU Pasuruan, Abu Amar Bustomi, menyoroti bahwa masalah utama bukan pada jenis prodi, melainkan rendahnya kapasitas serapan industri domestik terhadap riset.

Data R&D: Belanja riset Indonesia hanya 0,28% dari PDB, sangat jauh dibandingkan negara maju yang di atas 2%.
Fase Industri: Industri nasional dinilai masih berada pada tahap perakitan (assembly) yang lebih butuh operator teknis daripada periset, sehingga menutup prodi karena “tidak terserap” adalah langkah yang salah sasaran.

Pentingnya Ilmu Sosial dan Humaniora

Wacana penutupan prodi rumpun sosial-humaniora ditentang keras karena dianggap mengabaikan pengembangan transferable skills.

Indikator Global: Standar UNESCO dan OECD menekankan pentingnya berpikir kritis, etika, dan komunikasi yang justru menjadi fondasi ekonomi masa depan.
Hulu Inovasi: Menutup ilmu dasar (STEM) dan sosial dinilai sama saja dengan memotong mata rantai inovasi nasional, yang berisiko membuat Indonesia hanya menjadi konsumen teknologi asing.

Masalah Utama: Ketimpangan Kualitas, Bukan Jenis Prodi

LPTNU mencatat tantangan riil adalah mutu kelembagaan:

Hanya 3-4% perguruan tinggi di Indonesia yang berakreditasi “Unggul”.
Rasio dosen berkualifikasi S3 secara nasional masih di bawah 20%.
Solusi: Alih-alih menutup paksa prodi, pemerintah didorong melakukan merger bagi kampus yang tidak sehat secara finansial dan fokus pada transformasi kurikulum adaptif.

Pendekatan Multidisiplin dalam Era Digital

Rektor ITSNU Pekalongan, Ali Imron, mengingatkan bahwa teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) tetap membutuhkan ilmu “non-teknis” seperti filsafat untuk kebijakan etika, psikologi untuk desain User Experience (UX), dan komunikasi untuk pemasaran.

Rekomendasi Kebijakan LPTNU:

Inventarisasi Masalah: Kebijakan harus berangkat dari data aktual, bukan sekadar mengikuti tren pasar jangka pendek.
Insentif Kolaborasi: Memperkuat jembatan kampus-industri melalui matching fund, insentif pajak untuk R&D swasta, dan hilirisasi riset.
Transformasi, Bukan Eliminasi: Membenahi tata kelola dan metode pembelajaran di prodi yang ada agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman.