Kepala BIN Tanggapi Ancaman Reformasi Jilid II Mahasiswa

Jurnal Pelopor — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Herindra, akhirnya angkat bicara terkait ultimatum yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kepada pemerintah mengenai kondisi ekonomi nasional.

Menanggapi ancaman aksi besar bertajuk “Reformasi Jilid II” jika pemerintah gagal memperbaiki situasi ekonomi dalam waktu 18 hari, Herindra memilih mengedepankan pesan persatuan dan stabilitas nasional.

Menurutnya, seluruh elemen bangsa perlu menjaga kebersamaan dan menghindari tindakan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.

BIN Ajak Semua Pihak Menjaga Persatuan

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), Herindra menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah berbagai dinamika yang sedang berkembang.

Ia tidak secara langsung mengomentari ancaman demonstrasi besar-besaran yang disampaikan mahasiswa. Namun, Herindra menekankan bahwa stabilitas nasional harus tetap menjadi perhatian bersama.

“Yang penting kita semua harus menjaga persatuan dan kesatuan,” kata Herindra.

Menurutnya, seluruh pihak perlu menahan diri agar tidak muncul situasi yang justru merugikan bangsa dan negara.

“Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua,” lanjutnya.

BEM SI Beri Tenggat 18 Hari untuk Pemerintah

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi, terutama pelemahan nilai tukar rupiah.

Dalam aksi bertajuk “Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat” yang digelar di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah pada 5 Juni 2026, mahasiswa memberikan tenggat waktu selama 18 hari kepada pemerintah.

Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), Kailani Rizqi Pratama, menyebut angka 18 hari dipilih sebagai simbol yang dikaitkan dengan posisi nilai tukar rupiah yang saat itu berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS.

Mahasiswa menilai pemerintah harus segera menunjukkan langkah nyata untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Ancam Gelar Reformasi Jilid II

Dalam pernyataannya, BEM SI juga membuka kemungkinan menggelar aksi yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah.

Selain demonstrasi nasional, mahasiswa bahkan menyebut kemungkinan melakukan aksi penyegelan terhadap sejumlah institusi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan.

Pernyataan tersebut kemudian memicu perhatian publik karena menggunakan istilah “Reformasi Jilid II”, yang mengingatkan pada gelombang gerakan mahasiswa besar pada 1998 yang mengubah arah politik Indonesia.

Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait pelaksanaan aksi tersebut.

Pemerintah Mulai Merespons

Selain Kepala BIN, sejumlah pejabat negara juga mulai memberikan tanggapan atas tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas sosial dan keamanan.

Di sisi lain, mahasiswa menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan bertujuan mendorong pemerintah agar lebih serius menangani persoalan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perkembangan situasi dalam beberapa pekan ke depan diperkirakan akan menjadi perhatian publik, terutama menjelang berakhirnya tenggat waktu 18 hari yang diberikan BEM SI kepada pemerintah.