Inggris Perkuat Dukungan Palestina, Hubungan Israel Ditata Ulang

Jurnal Pelopor – Pemerintah Inggris berencana menata ulang atau melakukan reset hubungan dengan Israel. Langkah tersebut akan disertai kebijakan yang lebih aktif dalam mendukung hak-hak warga Palestina.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband dijadwalkan mengumumkan sejumlah kebijakan baru tersebut pada Selasa (8/9/2026).

Larang Perdagangan dari Permukiman Israel

Salah satu kebijakan yang akan diumumkan adalah larangan perdagangan terhadap sejumlah barang dan jasa yang berasal dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Larangan tersebut kemungkinan tidak hanya mencakup barang, tetapi juga sejumlah jasa yang berkaitan dengan permukiman, termasuk pembiayaan dan periklanan.

Pemerintah Inggris selama ini menganggap permukiman sipil Israel yang dibangun di wilayah yang direbut dalam perang 1967 sebagai ilegal menurut hukum internasional.

Kebijakan baru itu juga disebut sejalan dengan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2024 yang menyatakan negara-negara tidak boleh membantu atau mendukung pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Tegaskan Dukungan untuk Negara Palestina

Selain persoalan perdagangan, Miliband diperkirakan kembali menegaskan dukungan Inggris terhadap solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Ia juga akan menyerukan perlindungan terhadap hak-hak warga Palestina serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional.

Dalam pernyataannya kepada anggota parlemen, Miliband diperkirakan menggunakan bahasa yang lebih tegas dalam mengecam kondisi kemanusiaan yang dialami warga Palestina di Gaza. Pemerintah Inggris menilai perluasan permukiman Israel di Tepi Barat semakin mengancam prospek pembentukan negara Palestina.

Hubungan Dagang Inggris-Israel Terancam

Sebelumnya, pemerintah Inggris menilai larangan perdagangan produk dari permukiman sulit diterapkan karena adanya kendala dalam membedakan produk yang berasal dari permukiman dengan produk dari Israel.

Namun, kebijakan baru tersebut akan membuat aktivitas perdagangan dan investasi tertentu yang berkaitan dengan permukiman menjadi ilegal. Hubungan ekonomi kedua negara sendiri cukup besar. Total perdagangan barang dan jasa antara Inggris dan Israel mencapai sekitar £6 miliar pada 2025. Dampak kebijakan tersebut terhadap hubungan ekonomi Inggris-Israel masih akan bergantung pada respons pemerintah Israel.

Israel dan AS Bereaksi

Kebijakan Inggris ini muncul di tengah ketegangan terkait kondisi kemanusiaan di Gaza dan pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat. Miliband sebelumnya menyatakan Israel memberlakukan pembatasan terhadap bantuan yang masuk ke Gaza dengan alasan keamanan. Pemerintah Israel membantah keras tuduhan tersebut.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bahkan menyerukan agar duta besar Inggris diusir dari Israel.

“Usir duta besar Inggris malam ini juga!” kata Smotrich.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee turut mengecam pemerintahan Partai Buruh Inggris dan menuduhnya memiliki sikap antisemitisme.

Di sisi lain, pemerintah AS sebelumnya juga menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait pembangunan permukiman. Washington bahkan meminta Israel membongkar sejumlah permukiman yang dibangun tanpa izin.

Proyek E1 Jadi Perhatian

Pemerintah Inggris menilai situasi di Tepi Barat semakin mendesak setelah Israel melanjutkan proyek permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem. Proyek tersebut dikhawatirkan dapat membagi wilayah Tepi Barat menjadi dua bagian dan semakin menyulitkan upaya pembentukan negara Palestina.

Langkah baru Inggris juga mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat berdasarkan jajak pendapat Opinium yang diterbitkan European Council. Sebanyak 46 persen warga Inggris menyatakan mendukung larangan perdagangan barang dari permukiman Israel, sedangkan 18 persen menolaknya. Hasil tersebut menunjukkan dukungan terhadap kebijakan tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan penolakannya.