Desil 6 Bikin Anak Buruh Terancam Kehilangan Bantuan KJMU

Jurnal Pelopor – Sejumlah anak dari keluarga buruh di Jakarta terancam kehilangan bantuan pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Penyebabnya, keluarga mereka kini masuk kategori desil 6 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Padahal, para orang tua mengaku masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan tidak tetap. Biaya kuliah anak pun masih menjadi beban yang cukup berat.

Keluarga Buruh Harian Lepas Terdampak

Keluhan ini disampaikan sejumlah orang tua mahasiswa saat mendatangi Sekretariat SIGAP Jakarta di Sekretariat SBSI’92, Sabtu (22/8/2026).

Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)’92 sekaligus Presidium SIGAP Jakarta, Sunarti, mengatakan keluarga yang terdampak antara lain bekerja sebagai tukang ojek, tukang jahit hingga pekerja serabutan.

“Mereka itu keluarga buruh harian lepas. Pendapatannya minim, sementara anak-anak mereka sudah diterima di perguruan tinggi,” ujar Sunarti dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026).

KJMU Dinilai Sangat Membantu Biaya Kuliah

Menurut dia, KJMU selama ini sangat membantu keluarga kurang mampu membiayai pendidikan anak. Namun, setelah masuk kategori desil 6, sebagian mahasiswa tidak lagi mendapatkan bantuan tersebut.

Sunarti mengatakan kondisi tersebut menjadi persoalan bagi keluarga buruh yang penghasilannya tidak menentu dan masih harus memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga.

Sekitar 150 Keluarga Terancam Kehilangan Bantuan

SIGAP Jakarta menemukan sekitar 150 keluarga yang sebelumnya menerima KJMU kini terancam kehilangan bantuan. Jumlah tersebut disebut baru berasal dari keluarga yang telah terdata.

Sementara itu, Budi dari Forum Pejuang KJMU mengatakan persoalan ini perlu segera ditangani karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa.

Bahkan, SIGAP Jakarta menyebut sudah ada dua mahasiswa yang drop out dan satu mahasiswa mengambil cuti akademik setelah kehilangan bantuan KJMU.

Buruh Pertanyakan Penggunaan Desil

Kelompok buruh mempertanyakan penggunaan desil sebagai dasar dalam menentukan penerima KJMU.

Mereka tidak mempersoalkan pemerintah menggunakan data untuk menentukan penerima bantuan. Namun, mereka meminta pemerintah melakukan verifikasi kembali apabila data dalam sistem tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya.

“Apakah seleksi penerima manfaatnya sungguh-sungguh efektif?” kata Presidium SIGAP Jakarta, Achmad Ismail atau Ais dalam keterangannya.

Masuk Desil 6 Belum Tentu Mampu Bayar Kuliah

Ais menerangkan, masuk dalam kategori desil tertentu belum tentu berarti sebuah keluarga mampu membayar biaya kuliah anak secara mandiri. Terlebih, banyak keluarga buruh memiliki penghasilan tidak tetap dan harus membagi pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari, utang, serta biaya pendidikan.

Karena itu, mereka meminta pemerintah tidak menjadikan kategori desil sebagai satu-satunya pertimbangan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan pendidikan.

Anggaran KJMU 2026 Juga Disorot

Tak hanya persoalan data penerima, SIGAP Jakarta juga menyoroti anggaran KJMU 2026 yang mereka sebut turun dari sekitar Rp399 miliar menjadi Rp349 miliar.

Mereka meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan perubahan anggaran tersebut sekaligus memastikan mahasiswa dari keluarga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan bantuan.

Penyaluran Tahap II Dimulai September

Program KJMU sendiri akan memasuki penyaluran tahap II pada September 2026. Para orang tua mahasiswa berharap masih ada ruang untuk melakukan verifikasi dan memperbaiki data penerima sebelum penyaluran dilakukan.

Lebih jauh, Sunarti menyebut pihaknya juga berencana menyampaikan persoalan tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

Orang Tua Tak Ingin Anak Berhenti Kuliah

Bagi para orang tua, persoalannya sederhana. Mereka tidak ingin anak yang sudah susah payah masuk perguruan tinggi harus berhenti kuliah hanya karena keluarganya tercatat dalam kategori desil 6.

Sunarti berharap pemerintah tidak hanya melihat angka dalam sistem, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya.