BGN Kaji Ulang Insentif Rp6 Juta per Hari untuk Dapur MBG

Jurnal Pelopor — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji ulang kebijakan pemberian insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi dilakukan karena skema tersebut dinilai belum mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta aspek keadilan dalam penggunaan anggaran negara.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan warisan dari kepemimpinan sebelumnya. Meski tetap menghormati keputusan yang telah diambil, jajaran pimpinan saat ini merasa perlu melakukan pembenahan agar pelaksanaan Program MBG menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Insentif Tetap Dibayar Meski Libur Jadi Sorotan

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Agustina mengungkapkan bahwa skema sebelumnya memberikan insentif kepada setiap dapur MBG selama 313 hari dalam setahun.

Perhitungan tersebut berasal dari jumlah 365 hari dalam setahun yang dikurangi 52 hari Minggu. Artinya, insentif tetap dibayarkan pada hari libur nasional, seperti Idulfitri, Natal, Iduladha, hingga masa libur sekolah, meskipun layanan makan bergizi tidak selalu berjalan.

“Dari 365 hari dikurangi 52 hari Minggu dalam setahun. Artinya, mau Natal, mau Lebaran, mau libur sekolah, mau Iduladha, tetap diberikan. Ini secara substansi rasanya pada common sense kita tidak pas,” ujar Agustina.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama perlunya evaluasi terhadap mekanisme pembayaran insentif.

BGN Lakukan Pembenahan Program MBG

Agustina menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya menyasar skema insentif, tetapi juga berbagai kebijakan lain dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Ia menyebut BGN saat ini sedang melakukan penataan agar program prioritas pemerintah tersebut memiliki sistem yang lebih baik dari sisi pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan di lapangan.

“Sekarang kami dalam posisi untuk yuk kita benahi,” katanya.

Meski demikian, BGN memastikan evaluasi dilakukan tanpa mengesampingkan penghargaan terhadap kebijakan yang telah dibuat sebelumnya.

Dinilai Belum Memenuhi Prinsip Good Governance

BGN menilai skema pemberian insentif harian tersebut perlu disesuaikan dengan prinsip good governance, transparansi, dan rasa keadilan.

Menurut Agustina, pemberian insentif yang tetap berjalan saat dapur tidak beroperasi berpotensi menimbulkan pertanyaan dari sisi efektivitas penggunaan anggaran negara.

“Secara substansi kami sudah kaji bahwa dari sisi good governance, fairness, dan sebagainya rasanya tidak pas,” tegasnya.

Karena itu, pemerintah kini tengah merumuskan mekanisme yang dinilai lebih proporsional sesuai dengan aktivitas operasional masing-masing dapur MBG.

Mengapa Insentif Rp6 Juta Pernah Diberikan?

Sebelumnya, pemerintah menjelaskan bahwa insentif Rp6 juta per hari diberikan karena seluruh risiko operasional penyelenggaraan SPPG ditanggung oleh pihak mitra.

Mulai dari pembangunan dapur, pengadaan peralatan, hingga biaya operasional sehari-hari dibiayai oleh mitra, sehingga pemerintah memberikan insentif sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan Program MBG.

Namun, setelah terjadi pergantian kepemimpinan di BGN, seluruh kebutuhan anggaran program kembali dihitung secara menyeluruh.

Pemerintah Hitung Ulang Kebutuhan Anggaran MBG

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya menyampaikan bahwa penataan ulang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis secara lebih akurat sekaligus mendukung efisiensi belanja negara.

Pemerintah berharap evaluasi tersebut menghasilkan skema pembiayaan yang lebih tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada para penerima manfaat.

Dengan adanya kajian ulang ini, kebijakan insentif Rp6 juta per hari bagi dapur MBG belum dipastikan dihentikan sepenuhnya. BGN menegaskan bahwa yang dilakukan saat ini adalah proses evaluasi agar sistem pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih adil, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.