Salatiga, 13 Desember 2024 — Anggota Komisi XII DPR RI, Muh Haris, menyerukan pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beralih ke energi hijau. Pernyataan ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia menyumbang hingga 216 juta ton emisi karbon dioksida (CO₂) per tahun, hampir setara dengan emisi sektor industri nasional yang mencapai 238,1 juta ton CO₂.
“UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, tetapi kontribusinya terhadap emisi karbon juga sangat signifikan. Kita harus memastikan bahwa transisi energi hijau dapat dilakukan secara inklusif dengan memberikan dukungan kepada UMKM,” ujar Muh Haris, Rabu (13/12).
Sebagian besar emisi dari UMKM, sekitar 95%, berasal dari pembakaran energi fosil, sedangkan sisanya disebabkan oleh pembakaran sampah. Sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa menjadi kontributor utama emisi ini. Data dari Institute for Essential Services Reform (IESR) juga menunjukkan bahwa provinsi-provinsi seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat memiliki tingkat emisi UMKM tertinggi.
Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah I ini menekankan bahwa tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam beralih ke energi hijau adalah keterbatasan akses terhadap teknologi rendah karbon dan pendanaan untuk investasi energi terbarukan.
“Ini bukan hanya tentang mengganti energi fosil dengan energi terbarukan, tetapi juga memastikan efisiensi energi dan pengelolaan limbah yang lebih baik,” tegasnya.
Untuk mendukung UMKM dalam transisi ini, Muh Haris mendorong pemerintah untuk menyediakan insentif pajak dan subsidi bagi UMKM yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan, seperti panel surya atau peralatan hemat energi. Selain itu, perlu dilakukan pembangunan infrastruktur energi hijau yang memperluas akses energi terbarukan, khususnya di wilayah dengan konsentrasi UMKM yang tinggi. Edukasi dan pelatihan juga menjadi langkah penting untuk membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan tentang manajemen energi hijau dan praktik bisnis berkelanjutan. Tak kalah penting, pemerintah harus menyediakan skema pendanaan mikro yang fokus pada proyek ramah lingkungan bagi UMKM, bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan.
Muh Haris juga mengajak sektor swasta untuk turut mendukung transisi energi hijau di kalangan UMKM.
“Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bergandengan tangan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang ramah lingkungan. Ini adalah tanggung jawab bersama,” tuturnya.
Melalui langkah-langkah ini, Muh Haris optimis bahwa UMKM dapat menjadi agen perubahan dalam mencapai target Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060.
“Ini bukan hanya tentang menyelamatkan lingkungan, tetapi juga tentang meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar global,” pungkasnya
