Prabowo Buka Wacana Tarik Rekrutmen Guru ke Pemerintah Pusat

Jurnal Pelopor – Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan mengembalikan kewenangan rekrutmen dan pengangkatan guru ke pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya membenahi sistem pendidikan nasional.

Prabowo menyampaikan hal itu saat membahas persoalan kualitas guru dalam video “Presiden Prabowo Menjawab: Ketegasan, Kebijakan, Tantangan, dan Masa Depan Indonesia” yang diunggah melalui kanal YouTube pribadinya.

Menurut Prabowo, salah satu persoalan yang perlu diperbaiki adalah mekanisme rekrutmen guru. Ia mempertanyakan apakah proses pengangkatan yang dilakukan pemerintah daerah selalu mampu menjamin kualitas dan objektivitas.

Prabowo Soroti Rekrutmen Guru di Daerah

Prabowo mengatakan pemerintah perlu melihat persoalan tersebut berdasarkan kondisi di lapangan. Ia menilai ada risiko proses pengangkatan guru di daerah tidak sepenuhnya berjalan objektif.

“Kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita,” ujar Prabowo.

Ia kemudian menyinggung kemungkinan adanya kepentingan pribadi atau politik dalam proses pengangkatan guru di tingkat daerah.

“Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” katanya.

Namun, pemerintah belum menetapkan perubahan tersebut sebagai kebijakan final. Prabowo menyebut salah satu kemungkinan yang sedang dibahas adalah menerapkan standar kompetensi sebelum seseorang ditetapkan sebagai guru.

“Ya atau mereka harus lulus ujian kompetensi. Baru bisa ditetapkan,” ujar Prabowo.

Digitalisasi Kelas Jadi Salah Satu Solusi

Selain persoalan rekrutmen, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satunya melalui digitalisasi kelas.

Prabowo mengatakan teknologi dapat membantu mengurangi kesenjangan kemampuan antara guru dan sekolah. Guru yang membutuhkan peningkatan kompetensi dapat memanfaatkan materi pembelajaran digital.

“Makanya saya taruh digitalisasi kelas-kelas itu semua, supaya nanti guru-guru yang kurang mampu bisa juga belajar dari situ,” kata Prabowo.

Menurutnya, digitalisasi juga dapat memberikan akses pembelajaran tambahan bagi siswa. Meski demikian, teknologi tidak dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan guru di ruang kelas.

Prabowo menilai pembenahan pendidikan tetap membutuhkan guru berkualitas. Karena itu, rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi guru tetap menjadi bagian penting dalam rencana pemerintah.

Pemerintah Siapkan Crash Program Guru

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan crash program untuk membantu sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pengajar, terutama di wilayah yang paling tertinggal.

Dalam skema tersebut, pemerintah berencana merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai bidang untuk membantu mengajar di sekolah yang membutuhkan.

“Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru,” ujar Prabowo.

Ia menyebut para sarjana tersebut dapat ditempatkan sementara sebagai guru untuk membantu sekolah yang kekurangan tenaga pengajar.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penugasan aparatur sipil negara (ASN) ke sekolah. Penugasan tersebut disebut dapat berlangsung selama dua atau tiga minggu sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.

Rangkaian gagasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membahas perubahan mekanisme rekrutmen guru. Peningkatan kompetensi, pemanfaatan teknologi, pemerataan tenaga pengajar, hingga penugasan sementara juga masuk dalam pembahasan.

Untuk saat ini, rencana pengembalian kewenangan rekrutmen guru ke pemerintah pusat masih berupa kajian. Pemerintah masih perlu menentukan mekanisme, standar kompetensi, serta pembagian kewenangan yang akan diterapkan apabila kebijakan tersebut benar-benar dijalankan.