Korea Utara Tolak Seruan ASEAN tentang Denuklirisasi

Jurnal Pelopor — Kim Yo Jong, adik sekaligus salah satu tokoh berpengaruh dalam pemerintahan Korea Utara, melontarkan kritik keras kepada ASEAN setelah organisasi kawasan itu kembali menyerukan denuklirisasi Semenanjung Korea dalam forum regional pekan lalu.

Pernyataan keras tersebut muncul sebagai respons atas sikap ASEAN yang menyampaikan keprihatinan terhadap pengembangan senjata nuklir dan program rudal balistik Korea Utara yang terus berlanjut.

ASEAN Serukan Semenanjung Korea Bebas Nuklir

Dalam pertemuan tahunan para menteri luar negeri ASEAN, negara-negara anggota menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap perkembangan program nuklir Pyongyang. ASEAN juga menegaskan pentingnya dialog untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan Semenanjung Korea yang bebas dari senjata nuklir.

Sikap tersebut sejalan dengan komitmen ASEAN yang selama ini mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi serta mendukung rezim nonproliferasi nuklir internasional.

Kim Yo Jong Sebut ASEAN “Bodoh dan Konyol”

Menanggapi pernyataan itu, Kim Yo Jong menyampaikan kritik tajam melalui pernyataan resmi yang dimuat media pemerintah Korea Utara, KCNA.

Ia menilai seruan denuklirisasi Semenanjung Korea sudah tidak lagi memiliki makna secara konseptual maupun praktis. Kim juga menuduh ASEAN mengikuti narasi Amerika Serikat terkait isu denuklirisasi.

Menurutnya, tetap mendorong denuklirisasi merupakan bentuk kegagalan berpikir strategis serta “mimpi liar yang bodoh dan konyol.”

Kim juga memperingatkan agar ASEAN tidak menjadi, menurut istilahnya, “juru bicara bayaran” bagi Amerika Serikat.

Korea Utara Tegaskan Status Negara Nuklir

Korea Utara telah lama menyatakan bahwa kepemilikan senjata nuklir merupakan bagian dari strategi pertahanan nasionalnya. Pada 2023, negara tersebut bahkan memasukkan status sebagai negara bersenjata nuklir ke dalam konstitusinya.

Pyongyang juga berulang kali menegaskan bahwa program nuklirnya tidak dapat dinegosiasikan kembali, terutama setelah perundingan antara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, berakhir tanpa kesepakatan pada 2019.

Pemerintah Korea Utara berpendapat bahwa kemampuan nuklir merupakan jaminan keamanan negara di tengah tekanan dan sanksi internasional.

Ketegangan Masih Berlanjut

Pernyataan Kim Yo Jong kembali menunjukkan perbedaan tajam antara posisi Korea Utara dan komunitas internasional. Di satu sisi, ASEAN terus mendorong penyelesaian damai melalui dialog dan denuklirisasi. Di sisi lain, Pyongyang menegaskan bahwa statusnya sebagai negara nuklir bersifat permanen dan tidak dapat diubah.

Perbedaan pandangan tersebut membuat prospek perundingan mengenai program nuklir Korea Utara masih menghadapi tantangan besar di tengah dinamika keamanan kawasan Asia Timur.