Gerindra Tuding Ada Ketimpangan, Baliho Jokowi Picu Perdebatan

Jurnal Pelopor — Pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) oleh Pemerintah Kota Surakarta memicu polemik politik. Sejumlah baliho yang terpampang di beberapa titik strategis Kota Solo mendapat sorotan dari Partai Gerindra, yang mempertanyakan alasan pemberian penghormatan khusus kepada Jokowi, sementara Presiden RI Prabowo Subianto tidak pernah mendapatkan perlakuan serupa.

Kekecewaan itu disampaikan langsung Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto. Menurutnya, informasi yang diterimanya menunjukkan baliho ucapan ulang tahun Jokowi tidak hanya terpasang di satu lokasi, melainkan tersebar di sejumlah titik menggunakan fasilitas baliho milik Pemerintah Kota Surakarta.

“Saya mendapat laporan ada sekitar tujuh titik baliho yang semuanya menggunakan baliho milik Pemkot Surakarta,” ujar Ardianto saat ditemui di Gedung DPRD Solo, Senin (22/6/2026).

Baliho Bergambar Jokowi Jadi Sorotan

Salah satu baliho yang menjadi perhatian publik berada di kawasan Jalan dr Wahidin, Purwosari, Kecamatan Laweyan. Pada baliho tersebut terpampang foto Jokowi mengenakan kemeja putih lengkap dengan logo Pemerintah Kota Surakarta dan slogan Kota Solo The Spirit of Java.

Tulisan dalam baliho itu berbunyi, “Pemerintah Kota Surakarta mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 Bapak Ir. H. Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia.”

Keberadaan baliho tersebut dengan cepat memancing perbincangan, terutama karena Jokowi saat ini sudah tidak menjabat sebagai kepala negara maupun pejabat pemerintahan aktif.

Gerindra Pertanyakan Perlakuan Berbeda

Ardianto mengaku tidak mempermasalahkan penghormatan kepada Jokowi sebagai mantan Wali Kota Solo yang pernah memimpin kota tersebut selama dua periode. Namun, ia mempertanyakan mengapa penghargaan serupa tidak diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai kepala negara.

Menurutnya, pertanyaan tersebut semakin relevan mengingat Wali Kota Solo Respati Ardi merupakan kader Partai Gerindra.

“Kenapa ketika Pak Prabowo tidak ada ucapan? Padahal beliau Presiden Republik Indonesia dan juga Ketua Umum Partai Gerindra,” katanya.

Ia mengaku cukup kecewa dengan kebijakan tersebut dan berencana meminta penjelasan langsung kepada Wali Kota Solo terkait dasar pertimbangan pemasangan baliho tersebut.

Selain itu, Ardianto juga menyoroti kemungkinan penggunaan anggaran daerah untuk pengadaan baliho. Meski belum mengetahui detailnya, ia menilai hal tersebut perlu mendapatkan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Pemkot Sebut Bentuk Apresiasi

Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan bahwa pemasangan baliho bukan bermuatan politik. Menurutnya, langkah itu murni sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kota Surakarta kepada Jokowi yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan kota.

Respati menyebut berbagai perubahan dan pembangunan yang terjadi di Solo tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Jokowi saat menjabat Wali Kota pada periode 2005 hingga 2012.

“Ini bentuk apresiasi. Pemerintah Kota Surakarta mengalami perubahan besar pada era beliau. Pembangunan yang dilakukan memberikan dampak luar biasa bagi kota ini,” ujar Respati.

Menurutnya, penghormatan tersebut juga diberikan karena Jokowi merupakan Wali Kota Solo ke-16 sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia yang berasal dari kota tersebut.

Polemik yang Memantik Perdebatan

Saat ditanya mengenai kritik Gerindra terkait tidak adanya baliho serupa untuk Presiden Prabowo, Respati memberikan jawaban singkat.

“Lah, ulang tahunnya beliau (Jokowi), gimana?” ujarnya sambil tersenyum.

Meski demikian, polemik ini kembali menunjukkan bagaimana sosok Jokowi masih memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik Solo. Di satu sisi, banyak pihak menganggap pemasangan baliho sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa seorang mantan pemimpin daerah. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai batas antara penghormatan dan simbol politik, terlebih ketika fasilitas pemerintah ikut digunakan.

Perdebatan tersebut diperkirakan masih akan berlanjut seiring rencana Gerindra untuk meminta klarifikasi langsung kepada Pemerintah Kota Surakarta terkait pemasangan baliho yang kini menjadi sorotan publik tersebut.