PDIP Dikeroyok Partai Koalisi, Pengamat: Itu Risiko Kalah Pilpres

Jurnal Pelopor — Dinamika politik nasional kembali memanas setelah sejumlah partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ramai-ramai menyoroti posisi politik PDI Perjuangan (PDIP). Di tengah gelombang kritik tersebut, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai situasi yang dihadapi PDIP saat ini merupakan konsekuensi politik dari kekalahan pada Pilpres 2024.

Menurut Adi, posisi PDIP yang tidak secara tegas menyatakan diri bergabung ke pemerintahan maupun menjadi oposisi membuat partai berlambang banteng itu menjadi sasaran kritik dari sejumlah partai koalisi. Ia menilai kondisi tersebut lazim terjadi dalam peta politik pasca-pemilu.

“Begitulah nasib partai yang kalah pilpres. Digebuk dan ditinggal sendirian. Coba kalau PDIP menang pilpres, mana berani ngeroyok,” kata Adi, Minggu (21/6/2026).

Efek Kekalahan Pilpres

Adi menjelaskan, dalam politik Indonesia, partai pemenang biasanya memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dibandingkan partai yang kalah. Karena itu, kritik yang datang dari berbagai partai koalisi kepada PDIP dinilai tidak bisa dilepaskan dari hasil Pilpres 2024 yang mengantarkan Prabowo Subianto ke kursi presiden.

Selain faktor kekalahan, sikap PDIP yang belum memberikan kepastian mengenai posisinya di pemerintahan juga menjadi sorotan. Di satu sisi, partai tersebut kerap melontarkan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Namun di sisi lain, PDIP juga tidak secara resmi mendeklarasikan diri sebagai oposisi.

Kondisi inilah yang menurut Adi memicu berbagai tafsir di kalangan partai koalisi pemerintah.

Dianggap Terlalu Kritis

Pengamat politik tersebut menilai sebagian elite partai koalisi melihat PDIP sebagai pihak yang terus mengkritik pemerintah di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi pemerintahan baru.

Menurutnya, sebagian kalangan menilai kritik yang dilontarkan PDIP justru muncul ketika pemerintah tengah berupaya menghadapi berbagai persoalan nasional.

“Bagi tiga politisi partai koalisi itu, PDIP sepertinya dituding menari di atas penderitaan pemerintah saat ini,” ujarnya.

Meski demikian, Adi menegaskan bahwa kehadiran kekuatan oposisi tetap dibutuhkan dalam sistem demokrasi. Ia bahkan menyebut banyak pihak berharap PDIP mengambil posisi yang lebih tegas sebagai penyeimbang kekuasaan.

“PDIP punya DNA oposisi yang cukup kuat seperti pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono,” katanya.

Gerindra Dinilai Paling Berhak Menentukan

Lebih lanjut, Adi menilai ada pandangan yang berkembang bahwa partai yang paling berhak mendorong PDIP menentukan sikap politiknya adalah Partai Gerindra sebagai pemenang Pilpres 2024 sekaligus pemimpin koalisi pemerintahan.

Menurutnya, desakan dari partai-partai lain sering kali dianggap kurang relevan karena Gerindra merupakan kekuatan politik utama yang saat ini memegang kendali pemerintahan bersama Presiden Prabowo.

“Banyak yang menegaskan bahwa yang berhak mendesak PDIP itu hanyalah Gerindra sebagai partai pemenang pilpres dan bos koalisi,” ujarnya.

Golkar Hormati Sikap PDIP

Sementara itu, Partai Golkar turut memberikan tanggapan terkait perdebatan mengenai posisi politik PDIP. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhamad Sarmuji, menegaskan bahwa hingga saat ini PDIP memang tidak bergabung dalam pemerintahan.

Namun demikian, ia menilai istilah “partai penyeimbang” yang selama ini digunakan PDIP sudah cukup menggambarkan posisi politik partai tersebut.

“Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan, nanti rakyat yang menilai,” kata Sarmuji.

Meski memberi catatan, Golkar tetap menghormati pilihan politik yang diambil PDIP. Menurut Sarmuji, tidak perlu ada tekanan berlebihan agar PDIP segera menentukan posisi secara lebih tegas.

Perdebatan mengenai posisi PDIP pun diperkirakan masih akan terus berlangsung. Di tengah dominasi koalisi pendukung pemerintah di parlemen, banyak pihak menilai keberadaan kekuatan oposisi yang kuat tetap diperlukan sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi Indonesia.