Kepala BIN Buka Suara Soal Seruan Reformasi Jilid II

Jurnal Pelopor — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, angkat bicara terkait seruan “Reformasi Jilid II” yang digaungkan sejumlah mahasiswa menjelang aksi demonstrasi besar di Jakarta pada Jumat (12/6/2026). Di tengah meningkatnya dinamika politik dan gelombang protes mahasiswa, Herindra mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghindari tindakan yang dapat merugikan kepentingan bersama.

Pernyataan tersebut disampaikan Herindra usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Kamis (11/6/2026). Menurutnya, situasi nasional harus tetap dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu stabilitas negara.

BIN Minta Semua Pihak Menahan Diri

Dalam keterangannya, Herindra tidak secara langsung menanggapi tuntutan mahasiswa maupun seruan Reformasi Jilid II. Namun, ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah perbedaan pandangan yang muncul dalam kehidupan demokrasi.

“Yang penting kita semua harus menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua,” ujar Herindra.

Pernyataan tersebut muncul ketika aksi mahasiswa mulai mendapat perhatian luas setelah sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi mengumumkan rencana turun ke jalan.

Seruan Reformasi Jilid II Jadi Sorotan

Istilah Reformasi Jilid II mencuat setelah sejumlah mahasiswa menilai berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik saat ini membutuhkan perubahan yang lebih mendasar. Seruan tersebut menjadi tema besar dalam aksi yang digelar di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya.

Ketua BEM UI, Anandaku Dimas Rumi, sebelumnya menyebut istilah Reformasi Jilid II sebagai bagian dari narasi dan refleksi gerakan mahasiswa terhadap kondisi nasional saat ini.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa apakah aksi tersebut benar-benar akan menjadi Reformasi Jilid II atau tidak masih menjadi bagian dari dinamika gerakan yang berkembang di lapangan.

Lima Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksi yang digelar pada 12 Juni 2026, mahasiswa membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah.

Pertama, menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Ketiga, menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, menghentikan praktik yang mereka sebut sebagai militerisasi di ruang sipil.

Kelima, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan pemerintah dan melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai bermasalah.

Sejumlah Kampus Ikut Bergabung

Aksi demonstrasi tidak hanya melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia. Sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai kampus juga menyatakan dukungan dan partisipasi dalam gerakan tersebut.

Beberapa di antaranya berasal dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pancasila, hingga Universitas Gunadarma. Selain itu, sejumlah kelompok masyarakat sipil juga disebut ikut bergabung dalam konsolidasi aksi.

Keterlibatan berbagai elemen mahasiswa membuat demonstrasi kali ini menjadi salah satu aksi terbesar yang berlangsung pada pertengahan tahun 2026.

Ujian Demokrasi di Tengah Tantangan Ekonomi

Gelombang aksi mahasiswa kali ini mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap isu ekonomi, harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, serta arah kebijakan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah dan aparat keamanan menekankan pentingnya menjaga ketertiban serta memastikan penyampaian aspirasi berlangsung secara damai.

Respons Kepala BIN menunjukkan bahwa pemerintah memantau perkembangan situasi dengan serius, namun tetap mengedepankan pesan persatuan nasional. Sementara itu, mahasiswa menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk partisipasi dalam demokrasi dan upaya menyuarakan aspirasi masyarakat yang mereka nilai belum terakomodasi secara optimal.

Dengan ribuan massa yang turun ke jalan dan berbagai tuntutan yang disampaikan, demonstrasi 12 Juni 2026 menjadi salah satu momentum politik yang mendapat perhatian luas dari publik maupun pemerintah.