Usai Pernyataan Prabowo, Golkar Minta Pendana Demo Berhenti

Jurnal Pelopor — Partai Golkar merespons serius peringatan Presiden Prabowo Subianto terkait dugaan adanya pihak yang membiayai aksi demonstrasi di berbagai daerah. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, meminta pihak-pihak yang masih mendanai aksi unjuk rasa untuk segera menghentikan praktik tersebut, terutama apabila bertujuan mengganggu stabilitas pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji menyusul pidato Presiden Prabowo dalam acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), yang menyinggung keberadaan aktor di balik sejumlah aksi demonstrasi belakangan ini.

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku mengetahui pihak-pihak yang disebut mendanai demonstrasi dengan memberikan bayaran kepada peserta aksi.

Golkar Yakin Presiden Memiliki Informasi yang Valid

Menurut Sarmuji, peringatan yang disampaikan Presiden tentu tidak muncul tanpa dasar. Ia meyakini kepala negara memperoleh informasi dari aparat dan lembaga negara yang memiliki kemampuan melakukan deteksi serta pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan nasional.

“Ya sinyalemen Presiden berdasarkan informasi yang beliau terima. Kan ada aparat negara yang bisa mendeteksi,” ujar Sarmuji.

Ia menilai negara memiliki instrumen intelijen dan penegakan hukum yang mampu menelusuri apabila benar terdapat praktik pendanaan aksi demonstrasi dengan motif tertentu.

Karena itu, Golkar mengingatkan pihak-pihak yang terlibat untuk menghentikan aktivitas tersebut sebelum menimbulkan persoalan hukum maupun politik yang lebih luas.

Demo Dihormati, Tetapi Jangan Ganggu Stabilitas

Meski demikian, Golkar menegaskan pemerintah tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Demonstrasi, kritik, hingga penyampaian aspirasi merupakan bagian dari sistem demokrasi yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi salah satu bentuk kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

Namun, Sarmuji menekankan bahwa kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas nasional maupun menghambat program pemerintah.

“Kita tetap menghargai kritisisme tetapi jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan yang lagi berusaha keras meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah fokus menjalankan berbagai program strategis, mulai dari ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peringatan Langsung dari Presiden

Isu demonstrasi berbayar mencuat setelah Presiden Prabowo menyampaikan peringatan secara terbuka dalam pidatonya di Gorontalo.

Prabowo mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik pembiayaan aksi tersebut. Ia bahkan menyebut terdapat peserta demonstrasi yang tidak memahami substansi tuntutan yang mereka bawa karena hanya mengikuti aksi untuk memperoleh imbalan uang.

“Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, saya tahu itu,” kata Prabowo di hadapan ribuan peserta acara.

Presiden juga menyinggung adanya pengakuan dari sebagian peserta aksi yang menerima uang sekitar Rp200 ribu untuk ikut turun ke jalan.

Meski demikian, Prabowo tidak menyebutkan identitas pihak yang dimaksud maupun rincian kasus yang menjadi dasar pernyataannya tersebut.

Potensi Polemik Politik

Pernyataan Presiden mengenai demonstrasi berbayar diperkirakan akan memunculkan perdebatan di ruang publik maupun kalangan politik nasional.

Di satu sisi, pemerintah menilai praktik pendanaan aksi untuk tujuan tertentu dapat mengganggu stabilitas negara. Namun di sisi lain, sejumlah pihak kemungkinan akan meminta bukti konkret agar tudingan tersebut tidak menimbulkan stigma terhadap gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa yang selama ini menyuarakan kritik secara independen.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai pihak yang dimaksud Presiden maupun langkah hukum yang akan ditempuh apabila dugaan tersebut terbukti benar.

Yang jelas, peringatan dari Presiden dan dukungan dari Golkar menandakan isu demonstrasi berbayar kini menjadi perhatian serius pemerintah di tengah meningkatnya dinamika politik dan sosial menjelang berbagai agenda strategis nasional.