Resmi Mundur, Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR

Jurnal Pelopor – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat tersebut menandai dimulainya proses konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Surat pengunduran diri itu diserahkan langsung oleh Gibran kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta. Sebelum datang ke MPR, Gibran disebut telah menyampaikan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.

Gibran Datang ke Gedung MPR Tanpa Banyak Bicara

Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB. Mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, ia terlihat membawa sebuah map putih serta didampingi sejumlah petugas pengawalan.

Gibran kemudian menuju lantai 7 untuk menemui Ketua MPR Ahmad Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR. Dalam pertemuan tersebut, ia menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung.

Usai menerima kedatangan Gibran, Ahmad Muzani menjelaskan maksud kunjungan tersebut kepada awak media.

“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Muzani.

Setelah pertemuan berlangsung selama beberapa menit, Gibran kembali turun ke lobi gedung. Namun, ia tidak memberikan keterangan kepada wartawan yang telah menunggu kedatangannya.

Pengunduran Diri di Tengah Tekanan Politik

Keputusan Gibran mundur terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik dan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan yang dimilikinya.

Sehari sebelumnya, Gibran sempat menyatakan siap menghadapi persoalan tersebut melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia juga mengaku mendapat saran untuk menunjukkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari tingkat SD hingga S1.

Baca juga:

Sebelum Gibran Mundur, Jokowi Sempat Singgung Operasi Politik

Di sisi lain, DPR telah menerima usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan Gibran. Usulan tersebut ditandatangani oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi, jumlah yang telah melampaui batas minimal pengajuan.

Situasi tersebut membuat pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan politik yang cukup menyita perhatian publik.

MPR Siapkan Sidang Istimewa untuk Memilih Wapres Baru

Setelah menerima surat pengunduran diri, MPR akan memproses kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi.

Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Presiden Prabowo Subianto nantinya wajib mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.

Pengusulan tersebut harus disertai dokumen persyaratan dan dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR digelar.

Selanjutnya, MPR akan membentuk panitia khusus untuk memeriksa kelengkapan persyaratan kedua calon. Seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD kemudian akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan pengganti Gibran.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU MD3, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang paripurna guna memilih Wakil Presiden yang baru.

Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR dan selanjutnya dilantik dalam sidang paripurna.

Dengan diterimanya surat pengunduran diri Gibran, perhatian publik kini tertuju pada langkah Presiden Prabowo dan MPR dalam menentukan sosok yang akan mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.