Jurnal Pelopor – Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR RI dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.
Saan Mustopa menyampaikan bahwa jumlah pengusul mencapai 120 orang berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan oleh masing-masing perwakilan fraksi.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.
Delapan Fraksi Ikut Mengusulkan
Dalam penyampaiannya, Saan juga membacakan jumlah anggota DPR dari masing-masing fraksi yang telah menandatangani usulan HMP tersebut.
Berikut rincian jumlah pengusul dari delapan fraksi:
-
Fraksi PDI Perjuangan: 14 orang
-
Fraksi Partai Golkar: 11 orang
-
Fraksi Gerindra: 11 orang
-
Fraksi NasDem: 19 orang
-
Fraksi PKB: 18 orang
-
Fraksi PKS: 28 orang
-
Fraksi PAN: 10 orang
-
Fraksi Partai Demokrat: 18 orang
Dari data tersebut, Fraksi PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota. Sementara itu, Fraksi PAN menjadi yang paling sedikit dengan 10 anggota.
Jumlah tersebut merupakan perkembangan terbaru setelah adanya penambahan tanda tangan dari sejumlah anggota DPR.
Pimpinan DPR Terima dan Akan Tindak Lanjuti Usulan
Saan menegaskan pimpinan DPR menghormati hak konstitusional anggota dewan dalam mengajukan Hak Menyatakan Pendapat. Usulan tersebut telah diterima dan akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, pengajuan HMP mengacu pada Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.
Sementara itu, substansi usulan yang disampaikan para anggota DPR berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yakni hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden yang dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Saan.
Usulan HMP Dijadwalkan Dibacakan di Rapat Paripurna
Setelah diterima pimpinan DPR, usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut dijadwalkan dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Pembacaan usulan ini menjadi tahapan lanjutan dalam proses politik di parlemen terkait wacana pemakzulan Gibran.
Meski demikian, pengajuan HMP belum berarti Gibran secara otomatis diberhentikan dari jabatannya. Masih terdapat sejumlah tahapan dan mekanisme konstitusional yang harus dilalui sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan dukungan 120 anggota dari delapan fraksi, dinamika politik di DPR diperkirakan semakin menghangat. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses pembahasan dan keputusan lembaga legislatif sesuai aturan yang berlaku.
Baca Juga:
Testosteron Rendah, Ancaman bagi Fokus dan Produktivitas Pria
Cara Mudah Membuat Kremesan Ayam Kriuk di Rumah
Saksikan berita lainnya:
