Jurnal Pelopor – Sebelum kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden mencuat, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sempat menyampaikan sejumlah pernyataan terkait polemik yang menyeret nama putra sulungnya. Mulai dari wacana pemakzulan, persoalan ijazah, hingga dugaan operasi politik yang disebut menyasar keluarganya.
Pernyataan-pernyataan tersebut kembali menjadi perhatian setelah kabar Gibran mundur dari kursi Wakil Presiden ramai diperbincangkan pada Rabu (11/11/2026). Sebelumnya, Jokowi beberapa kali memberikan tanggapan terkait berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi posisi politik Gibran.
Jokowi Hormati Wacana Pemakzulan Gibran
Salah satu pernyataan Jokowi disampaikan pada Kamis (5/11/2026), saat menghadiri sidang kasus tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Ketika itu, Jokowi dimintai tanggapan mengenai wacana pemakzulan Gibran yang menguat setelah muncul sejumlah putusan pengadilan terkait persyaratan pendidikan putranya.
Jokowi memilih bersikap menghormati proses hukum dan hak konstitusional yang berlaku.
“Kita hormati seluruh proses hukum yang ada, juga kita hormati hak-hak yang ada di konstitusi kita,” kata Jokowi kepada awak media.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026. MA mengabulkan gugatan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya juga memeriksa persoalan persyaratan pendidikan Gibran melalui perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Namun, MK tidak mengabulkan permintaan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Jokowi Sebut Ada Operasi Politik
Jauh sebelum memberikan tanggapan mengenai wacana pemakzulan, Jokowi juga sempat menyinggung dugaan operasi politik yang menurutnya berkaitan dengan polemik ijazah yang menyeret dirinya dan Gibran.
Pernyataan tersebut disampaikan di kediamannya di Sumber, Solo, pada Oktober 2026.
Jokowi menilai ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan persoalan tersebut sehingga berkembang menjadi polemik yang ramai diperbincangkan publik.
“Ya kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai sekali. Tapi ya buat saya biasa aja,” ujar Jokowi.
Ia juga menyebut polemik tersebut berpotensi merusak reputasi politik seseorang, termasuk dirinya dan Gibran.
“Ini operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” tegasnya.
Pernyataan Lama Kembali Disorot
Rangkaian pernyataan Jokowi tersebut kini kembali menjadi sorotan seiring munculnya kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Isu pemakzulan, polemik persyaratan pendidikan, serta dugaan operasi politik sebelumnya telah menjadi bagian dari dinamika politik nasional yang melibatkan keluarga Jokowi.
Meski demikian, pernyataan Jokowi mengenai penghormatan terhadap proses hukum menunjukkan sikap yang disampaikannya di tengah berbagai polemik tersebut.
Perkembangan kabar pengunduran diri Gibran pun membuat pernyataan-pernyataan Jokowi sebelum isu itu mencuat kembali menarik perhatian publik.
Baca Juga:
Testosteron Rendah, Ancaman bagi Fokus dan Produktivitas Pria
Cara Mudah Membuat Kremesan Ayam Kriuk di Rumah
Saksikan berita lainnya:
