MBG Tetap Berjalan, Komisi XI Minta Pengawasan Diperkuat

Jurnal Pelopor – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan meski pemerintah tengah melakukan pembenahan tata kelola dan standardisasi pelaksanaannya. Komisi XI DPR RI meminta seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengikuti proses perbaikan agar program yang menggunakan anggaran negara tersebut semakin transparan dan akuntabel.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, pemerintah tidak memiliki rencana menghentikan program MBG. Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto yang harus terus dijalankan dengan perbaikan di berbagai sisi.

“Pemerintah memutuskan ada perbaikan, tetapi tidak akan menutup Program MBG karena ini adalah janji kampanye Bapak Presiden Prabowo,” kata Misbakhun, Senin (10/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan saat Misbakhun berdialog dengan para mitra SPPG se-Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Penggunaan APBN Harus Transparan

Misbakhun menilai pembenahan tata kelola menjadi penting karena Program MBG menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan menggunakan uang negara, setiap tahapan pelaksanaan program harus memiliki standar dan prosedur yang jelas. Pengelolaan anggaran juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Ini kebijakan publik yang menggunakan uang negara, menggunakan APBN, sehingga tata kelolanya harus diatur, harus transparan, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan standar serta prosedur yang jelas,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Karena itu, pemerintah mendorong adanya standardisasi dalam pelaksanaan MBG, termasuk dalam pengelolaan SPPG sebagai unit yang berperan langsung dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat.

Misbakhun meminta para mitra SPPG tidak melihat proses pembenahan sebagai hambatan terhadap keberlangsungan usaha maupun pelayanan.

“Upaya-upaya perbaikan, meningkatkan standardisasi, mengubah tata kelola dan sebagainya, saya minta tolong diikuti dengan baik. Ini adalah semangat upaya perbaikan,” katanya.

Mitra SPPG Diminta Tidak Khawatir

Misbakhun juga meminta para mitra SPPG tetap menjalankan pelayanan pemenuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, pembenahan tata kelola tidak semata-mata ditujukan untuk memastikan penggunaan APBN dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Lebih dari itu, perbaikan diperlukan agar kualitas makanan dan pelayanan MBG semakin baik serta manfaat program benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran.

Program MBG sendiri dirancang sebagai salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Karena itu, kualitas pelaksanaan di lapangan menjadi bagian penting dari keberhasilan program.

Tata Kelola Jadi Kunci Keberlanjutan MBG

Dengan anggaran yang bersumber dari APBN, tata kelola yang transparan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program MBG.

Standardisasi diperlukan agar setiap SPPG memiliki prosedur kerja yang jelas, mulai dari pengelolaan anggaran, penyediaan bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Pembenahan juga diharapkan dapat meminimalkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan program sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.

Misbakhun berharap seluruh mitra SPPG dapat mendukung proses tersebut. Menurutnya, tujuan utama pembenahan bukan menghentikan MBG, melainkan memastikan program berjalan lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dengan demikian, keberlanjutan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disediakan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, transparansi, pengawasan, serta kepatuhan seluruh pihak terhadap standar yang telah ditetapkan.

Program MBG tetap berjalan. Namun, seiring semakin besarnya skala program, tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaksanaan juga semakin tinggi.