British Museum Dituduh Hapus Kata Palestina dari Pameran

Jurnal Pelopor — Polemik baru mencuat di dunia akademik dan kebudayaan internasional setelah British Museum dituduh menghapus kata “Palestina”, “orang Palestina”, serta istilah “pendudukan Israel” dari sejumlah materi pamerannya. Langkah tersebut diduga dilakukan setelah adanya tekanan dan lobi berkepanjangan dari kelompok serta aktivis pro-Israel di Inggris. Tuduhan itu memicu kritik keras dari pihak Palestina yang menilai penghapusan istilah tersebut bukan sekadar persoalan terminologi, melainkan menyangkut identitas, sejarah, dan eksistensi bangsa Palestina itu sendiri.

Dugaan Lobi Pro-Israel Berlangsung Berbulan-bulan

Laporan investigasi media berbasis di Inggris, Middle East Eye, mengungkap bahwa perubahan materi pameran di British Museum terjadi setelah serangkaian keluhan yang diajukan sejumlah organisasi dan tokoh pendukung Israel sepanjang akhir 2024.

Keluhan tersebut disebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis pro-Israel, sejarawan, tokoh media, hingga organisasi komunitas Yahudi Inggris yang memiliki hubungan kerja sama dengan pihak museum.

Sebelumnya, organisasi UK Lawyers for Israel mengklaim telah berhasil mendorong penghapusan penggunaan istilah Palestina dalam sejumlah materi pameran museum tersebut.

Menurut laporan tersebut, proses lobi berlangsung selama lebih dari satu tahun sebelum akhirnya perubahan mulai diterapkan pada sejumlah deskripsi koleksi sejarah yang membahas kawasan Timur Tengah.

British Museum Membantah Tuduhan

Di tengah meningkatnya kritik, British Museum membantah telah menghapus istilah Palestina dari seluruh materi pamerannya.

Pihak museum menegaskan istilah Palestina masih digunakan dalam beberapa galeri, baik yang menampilkan koleksi sejarah maupun kontemporer.

Sebelumnya, museum sempat menyebut adanya “pengujian terhadap pengunjung” yang menunjukkan bahwa istilah Palestina dianggap tidak lagi memiliki makna yang jelas bagi sebagian pengunjung.

Namun hasil investigasi Middle East Eye justru menyebut tidak ditemukan bukti bahwa penelitian atau survei semacam itu pernah dilakukan oleh pihak museum.

Temuan tersebut semakin memunculkan pertanyaan mengenai alasan sebenarnya di balik perubahan istilah dalam materi pameran tersebut.

Palestina Sebut Penghapusan Sejarah Sangat Berbahaya

Reaksi keras datang dari Duta Besar Palestina untuk Inggris, Husam Zomlot, yang menilai langkah tersebut memiliki dampak jauh lebih besar dibanding sekadar perubahan bahasa dalam sebuah museum.

Menurutnya, menghilangkan penyebutan Palestina dari catatan sejarah sama artinya dengan menghapus identitas sebuah bangsa dari ingatan publik dunia.

“Menghapus sejarah adalah langkah awal untuk menghapus masa depan,” tegas Zomlot.

Ia menambahkan bahwa isu tersebut menjadi semakin sensitif di tengah situasi konflik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah dan meningkatnya kekhawatiran mengenai masa depan rakyat Palestina.

Zomlot juga mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada pihak museum dan pemerintah Inggris agar perubahan tersebut ditinjau ulang dan dikembalikan seperti semula.

Perdebatan Antara Sejarah dan Politik

Kontroversi ini kembali membuka perdebatan lama mengenai batas antara kajian sejarah, identitas nasional, dan pengaruh politik dalam lembaga budaya internasional.

Museum selama ini dipandang sebagai institusi yang bertugas menjaga fakta sejarah dan warisan peradaban secara independen dari tekanan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.

Karena itu, setiap perubahan istilah yang berkaitan dengan identitas suatu bangsa kerap memunculkan pertanyaan mengenai netralitas lembaga tersebut.

Di sisi lain, pendukung perubahan berpendapat bahwa istilah sejarah harus disesuaikan dengan konteks arkeologis dan periode waktu yang dibahas dalam pameran.

Namun bagi banyak pihak, terutama Palestina, persoalan ini melampaui perdebatan akademik biasa.

Bagi mereka, keberadaan nama Palestina dalam catatan sejarah bukan hanya persoalan kata, melainkan pengakuan terhadap keberadaan sebuah bangsa, sejarah panjangnya, dan haknya untuk tetap diingat oleh generasi mendatang.