BRI dan BSI Ditunjuk Prabowo Buka Rekening 200 Juta Warga

Jurnal Pelopor – Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat Indonesia yang telah berusia 17 tahun. Presiden Prabowo Subianto menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk menjalankan program tersebut.

Program ini ditujukan kepada lebih dari 200 juta masyarakat. Setiap rekening nantinya akan memperoleh dana pembukaan sebesar Rp50.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memilih BRI dan BSI. Menurutnya, kedua bank tersebut merupakan bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan memiliki jaringan layanan perbankan ritel yang luas.

“Karena dua-duanya Himbara. Himbara yang retail,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

BSI untuk Mengakomodasi Aceh

Selain pertimbangan status sebagai bank Himbara dan kemampuan melayani nasabah ritel, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi khusus di Aceh.

Airlangga menjelaskan, Aceh menerapkan sistem perbankan syariah. Karena itu, kehadiran BSI dinilai penting untuk mengakomodasi karakteristik sistem perbankan yang berlaku di provinsi tersebut.

“Pertama salah satu provinsi kita di Aceh yang bergerak itu perbankan syariah,” ujar Airlangga.

Untuk sementara, pemerintah baru menunjuk BRI dan BSI dalam pelaksanaan program rekening massal tersebut. Kedua bank itu nantinya akan menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan yang menyasar masyarakat dalam jumlah sangat besar.

Pemerintah menargetkan pembukaan rekening dilakukan secara bertahap. Program tersebut diharapkan sudah mulai berjalan sebelum akhir 2026, meski pemerintah masih menyiapkan berbagai aspek teknis pelaksanaannya.

Anggaran Capai Rp11 Triliun

Besarnya jumlah masyarakat yang menjadi sasaran membuat program ini membutuhkan anggaran cukup besar. Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana mencapai sekitar Rp11 triliun.

Airlangga mengatakan anggaran tersebut berasal dari APBN. Perhitungan itu didasarkan pada target lebih dari 200 juta masyarakat dan pemberian dana pembukaan sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening.

“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta dollar AS atau sekitar Rp11 triliun lah,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Meski demikian, pemerintah belum memastikan apakah seluruh kebutuhan anggaran tersebut akan menggunakan APBN 2026 atau sebagian baru dialokasikan melalui APBN 2027.

Pembahasan mengenai anggaran dan mekanisme pelaksanaan masih berlangsung. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum program tersebut diluncurkan secara penuh.

“Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK,” kata Airlangga.

Rekening untuk Masyarakat Indonesia

Program pembukaan rekening secara massal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Dengan rekening yang dimiliki masyarakat, berbagai transaksi dan penyaluran dana dapat dilakukan melalui sistem perbankan.

Namun, pelaksanaan program tersebut masih membutuhkan sejumlah persiapan. Pemerintah harus memastikan proses pembukaan rekening dapat berjalan secara bertahap, aman, dan mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah besar.

Pemilihan BRI dan BSI juga menunjukkan adanya pertimbangan terhadap cakupan layanan perbankan ritel serta kebutuhan khusus di wilayah tertentu seperti Aceh.

Jika seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, program rekening massal tersebut akan mulai dilaksanakan sebelum penghujung 2026. Pemerintah bersama BI dan OJK masih membahas teknis pelaksanaannya sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara lebih luas.