Jurnal Pelopor – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintahannya telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan masa pemerintahan. Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menyebut berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan persoalan negara, termasuk sejumlah masalah yang selama bertahun-tahun dianggap sulit untuk dituntaskan. Menurutnya, pemerintah terus berupaya mengambil keputusan dengan keberanian dan orientasi pada kepentingan rakyat.
21 Bulan, 663 Hari Pemerintahan
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan tepat 21 bulan sejak dirinya mengucapkan sumpah sebagai presiden. Ia pun kembali hadir di hadapan parlemen untuk menyampaikan berbagai hal yang telah dikerjakan pemerintah, hasil yang mulai terlihat, serta pekerjaan yang masih harus diselesaikan.
“Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini, saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya dan apa yang masih harus kita selesaikan.”
Prabowo mengakui bahwa belum seluruh persoalan bangsa dapat diselesaikan. Begitu pula dengan seluruh janji yang pernah disampaikannya kepada masyarakat. Namun, ia menilai waktu kurang dari dua tahun telah menunjukkan bahwa persoalan yang sebelumnya dianggap rumit dapat mulai diatasi.
Satu Kebijakan Setiap Lima Hari
Prabowo kemudian mengungkapkan angka yang cukup besar. Selama 663 hari pemerintahan, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan sebanyak 121 kebijakan transformatif.
Jika dihitung berdasarkan periode tersebut, pemerintah rata-rata menghasilkan satu kebijakan transformatif dalam waktu sekitar lima hari. Prabowo menggunakan angka tersebut untuk menggambarkan intensitas pengambilan keputusan pemerintah dalam menangani berbagai persoalan nasional.
“Artinya, kita bisa mengatakan kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap lima hari,” ujar Prabowo.
Masalah Puluhan Tahun Mulai Diselesaikan
Menurut Prabowo, sebagian persoalan yang menjadi sasaran kebijakan tersebut bukanlah masalah baru. Ada persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan sebelumnya dianggap terlalu rumit untuk diselesaikan.
Ia menilai keberanian dalam mengambil keputusan menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi persoalan tersebut. Selain itu, pemerintah juga mengandalkan kerja keras, kejelasan orientasi kebijakan, serta gotong royong dari berbagai unsur bangsa.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya belum bisa menyatakan seluruh persoalan Indonesia telah selesai. Karena itu, berbagai kebijakan yang telah dijalankan masih membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Bukan Hanya Banyak, tetapi Harus Berdampak
Pernyataan mengenai 121 kebijakan tersebut menunjukkan besarnya agenda transformasi yang ingin dilakukan pemerintah. Namun, keberhasilan sebuah pemerintahan tentu tidak cukup hanya diukur dari jumlah kebijakan yang dibuat.
Yang lebih penting adalah dampak nyata dari setiap kebijakan. Kebijakan yang disebut transformatif idealnya mampu meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan.
Dengan demikian, tantangan pemerintah setelah 21 bulan bukan hanya mempertahankan kecepatan dalam mengambil keputusan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa 121 kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan perubahan yang konkret dan dapat dirasakan masyarakat luas.
Baca Juga:
Testosteron Rendah, Ancaman bagi Fokus dan Produktivitas Pria
Cara Mudah Membuat Kremesan Ayam Kriuk di Rumah
Saksikan berita lainnya:
