Prabowo Ungkap Masalah BUMN yang Dinilai Tak Sehat

Jurnal Pelopor – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, masih ada perusahaan pelat merah yang dinilai tidak produktif, bahkan terus mengalami kerugian tetapi justru melaporkan adanya keuntungan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan serius terhadap tata kelola dan kinerja BUMN.

“Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu,” ujar Prabowo.

BUMN Akan Dirampingkan

Prabowo mengatakan pemerintah sedang melakukan penataan terhadap perusahaan-perusahaan milik negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengurangi jumlah BUMN yang dinilai tidak memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian.

Menurut Prabowo, pemerintah telah menutup 290 BUMN dan proses perampingan masih akan dilanjutkan. Pemerintah menargetkan jumlah perusahaan pelat merah yang tersisa nantinya tidak lebih dari sekitar 300 perusahaan.

“750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” kata Prabowo.

Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan produktivitas, kemampuan menciptakan nilai tambah, serta manfaat perusahaan bagi negara dan masyarakat. BUMN yang dinilai tidak memiliki fungsi strategis atau justru membebani keuangan negara akan dievaluasi.

Temukan 1.074 BUMN dan Perusahaan Turunannya

Penataan BUMN menjadi semakin kompleks setelah pemerintah menemukan jumlah perusahaan dalam ekosistem BUMN jauh lebih banyak dari perkiraan sebelumnya.

Prabowo sebelumnya mengungkapkan bahwa setelah pembentukan Danantara, pemerintah menemukan terdapat sekitar 1.074 BUMN beserta anak, cucu, dan cicit perusahaan. Angka tersebut jauh di atas perkiraan awal pemerintah yang berada di kisaran 300 hingga 400 perusahaan.

Banyaknya lapisan perusahaan tersebut dinilai berpotensi membuat struktur pengelolaan menjadi semakin rumit. Karena itu, pemerintah mendorong penyederhanaan struktur agar pengawasan dan pengelolaan perusahaan negara menjadi lebih efektif.

Pangkas Direksi dan Komisaris

Selain mengurangi jumlah perusahaan, pemerintah juga menyoroti banyaknya posisi direksi dan komisaris di lingkungan BUMN. Perampingan struktur tersebut dinilai dapat mengurangi biaya yang selama ini dikeluarkan untuk kebutuhan administrasi dan overhead perusahaan.

Prabowo menyebut langkah efisiensi yang telah dilakukan menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Dana tersebut tidak lagi digunakan untuk membiayai gaji direksi dan komisaris maupun berbagai kegiatan yang dinilai tidak produktif.

Pemerintah berencana mengalihkan dana hasil efisiensi tersebut untuk kegiatan yang dianggap lebih memberikan manfaat. Di antaranya adalah investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, serta program lain yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

BUMN Dituntut Benar-Benar Produktif

Prabowo menegaskan bahwa perusahaan milik negara seharusnya tidak hanya memiliki status sebagai BUMN, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi. Perusahaan yang dipertahankan harus mampu menciptakan nilai tambah dan mendukung kepentingan strategis negara.

Sorotan terhadap laporan keuangan juga menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan angka kinerja BUMN benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan. Laporan keuntungan, menurut Prabowo, tidak seharusnya sekadar menjadi angka di atas kertas jika perusahaan sebenarnya tidak sehat secara operasional.

Dengan penataan tersebut, pemerintah berharap ekosistem BUMN menjadi lebih ramping, efisien, dan produktif. Dana yang sebelumnya terserap untuk struktur dan biaya yang tidak diperlukan diharapkan dapat dialihkan ke sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.