Luhut Klaim AI Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Jurnal Pelopor — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, teknologi tersebut membantu pemerintah mengolah data dalam jumlah besar sehingga keputusan yang diambil lebih cepat, tepat, dan berbasis fakta.

Pernyataan itu disampaikan Luhut saat berbicara dalam Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026). Ia menegaskan bahwa pemanfaatan AI bukan sekadar tren teknologi, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.

“Kalau kita mau jujur kepada pekerjaan kita, dengan kita berpartner dengan AI, maka proses pengambilan keputusan itu basisnya akan data yang akurat,” kata Luhut.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa banyak rekomendasi yang diberikan DEN kepada Presiden Prabowo telah melalui proses analisis menggunakan AI sebelum disampaikan kepada kepala negara.

“Saran-saran yang kita berikan kepada presiden itu sebenarnya sudah sangat banyak diolah juga oleh AI,” ujarnya.

Sempat Diragukan Para Ekonom

Luhut mengakui penerapan AI di lingkungan DEN sempat menuai pertanyaan dari sejumlah ekonom dan staf yang terlibat dalam penyusunan kebijakan. Mereka mempertanyakan urgensi penggunaan teknologi tersebut dalam proses analisis ekonomi.

Namun, Luhut tetap mendorong implementasi AI karena meyakini kemampuan teknologi itu dalam mengumpulkan, membaca, dan menganalisis data secara menyeluruh dalam waktu singkat.

Menurut dia, AI mampu menyerap berbagai sumber data yang tersebar, kemudian mengolahnya menjadi laporan dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategis.

“Tadinya teman-teman yang ekonom-ekonom itu tanya ‘apa perlu?’, saya bilang bikin aja karena dia akan grab semua data dan dia akan analisis,” ungkapnya.

Dorong Target Pertumbuhan Ekonomi

Selain membantu proses penyusunan kebijakan, Luhut menilai pemanfaatan AI dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Menurutnya, digitalisasi berbasis AI akan membuka peluang efisiensi di berbagai sektor pemerintahan dan dunia usaha. Efisiensi tersebut diyakini dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi berbagai hambatan birokrasi yang selama ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

“Kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan digital berbasis AI, pertumbuhan delapan persen untuk waktu tidak terlalu lama bukan hal yang sulit untuk kita capai,” kata Luhut.

Ia menjelaskan bahwa AI dapat membantu pemerintah mengidentifikasi titik-titik yang membutuhkan perbaikan, sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Solusi Atasi Hambatan Birokrasi

Luhut juga menyinggung persoalan birokrasi yang kerap menjadi tantangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, teknologi berbasis AI dapat membantu mengatasi berbagai hambatan yang selama ini dikenal dengan istilah deep state.

Ia menilai sistem pemerintahan digital yang terintegrasi akan membuat proses administrasi menjadi lebih transparan, cepat, dan mudah diawasi.

Sebagai contoh, Luhut menyebut AI mampu membaca dokumen setebal 1.600 halaman hanya dalam waktu sekitar 30 detik. Teknologi tersebut kemudian memberikan catatan dan analisis terhadap setiap bagian dokumen secara otomatis.

Kemampuan itu dinilai dapat memangkas waktu kerja yang biasanya membutuhkan tenaga manusia selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu.

Bisa Bantu Cegah Korupsi

Tak hanya untuk urusan ekonomi dan birokrasi, Luhut meyakini AI juga berpotensi menjadi alat yang efektif dalam mencegah praktik korupsi. Menurutnya, sistem digital yang terhubung dapat memantau berbagai transaksi dan proyek pemerintah secara real time.

Ia mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan telah dilibatkan dalam pengembangan sistem tersebut agar seluruh lembaga memiliki akses terhadap data yang sama.

Dengan mekanisme itu, potensi penyimpangan bisa terdeteksi lebih dini tanpa harus menunggu adanya operasi tangkap tangan (OTT).

“Saya bilang ke KPK, kalian tidak perlu OTT, dari sini saja bisa di-trace siapa yang akan bermain-main. Ini harganya benar enggak, pelaksananya benar enggak, itu sangat bisa,” ujar Luhut.

Pernyataan Luhut menunjukkan bahwa pemanfaatan AI kini mulai menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat transformasi digital nasional. Jika diterapkan secara konsisten, teknologi tersebut diyakini mampu meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat pengawasan, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan.