Surat Edaran Baru Amankan Tugas Guru Honorer Indonesia

Surat edaran ini menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia agar tetap mempertahankan guru honorer tersebut melaksanakan tugasnya, dengan syarat utama mereka masih aktif dan terverifikasi dalam sistem Ruang SDM.

Poin-Poin Utama SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026

Pemerintah mengatur secara detail mengenai masa penugasan dan hak keuangan bagi para guru non-ASN sebagai berikut:

• Masa Penugasan: Guru non-ASN tetap ditugaskan untuk mengajar hingga 31 Desember 2026.

• Ketentuan Tunjangan Profesi: Bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik (serdik) dan memenuhi beban kerja, mereka berhak mendapatkan tunjangan profesi guru sesuai regulasi yang berlaku.

• Pemberian Insentif:

  • Guru bersertifikat pendidik namun tidak memenuhi beban kerja akan mendapatkan insentif dari Kemendikdasmen.

  • Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik tetap akan mendapatkan insentif dari kementerian.

• Penghasilan Tambahan: Pemerintah Daerah diberikan ruang untuk memberikan penghasilan lain sesuai dengan kemampuan anggaran daerah masing-masing.

Latar Belakang dan Tantangan Anggaran

Kebijakan ini muncul di tengah banyaknya laporan Pemerintah Daerah yang mengaku kesulitan secara finansial untuk membayar gaji guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan bahwa jaminan keberlangsungan pendidikan merupakan kewajiban bersama antara pemerintah pusat dan daerah sesuai UU Sistem Pendidikan Nasional. Namun, di balik jaminan hingga akhir 2026 ini, para pengamat pendidikan dan kelompok guru mulai mempertanyakan bagaimana nasib mereka di tahun 2027 mendatang, mengingat penugasan dalam SE ini memiliki batas waktu yang jelas.