Jurnal Pelopor – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace), forum internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sikap ini disampaikan setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengundang para tokoh ormas Islam dan pimpinan lembaga keagamaan ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Dukungan tersebut menandai perubahan sikap MUI. Beberapa hari sebelumnya, MUI secara terbuka meminta Presiden Prabowo agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza karena dinilai berpotensi tidak berpihak kepada Palestina.
Pertemuan Prabowo dan Tokoh Ormas Islam
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengundang sedikitnya 40 tokoh ormas Islam, ulama, serta pimpinan pondok pesantren. Sejumlah tokoh nasional yang hadir antara lain Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar, Wakil Ketua PBNU Saifullah Yusuf, Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Hidayatullah Naspi Arsyad, serta tokoh Muslim Tionghoa Yusuf Hamka (Babah Alun).
Selain pimpinan ormas Islam, turut hadir para kiai dan tokoh Muslim dari berbagai latar belakang. Pertemuan berlangsung tertutup dan membahas isu strategis nasional serta perkembangan geopolitik internasional, khususnya konflik di Gaza, Palestina.
Alasan MUI Akhirnya Mendukung
Usai pertemuan, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menegaskan bahwa MUI mendukung langkah Presiden Prabowo selama keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza membawa kemaslahatan.
“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja kami dukung. MUI berjuang untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, dan kemaslahatan kemanusiaan,” ujar Anwar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Menurut Anwar, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat. Komitmen inilah yang menjadi dasar pemerintah memilih jalur diplomasi melalui Dewan Perdamaian Gaza.
Komitmen Prabowo soal Palestina
Anwar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan mengabaikan penderitaan rakyat Palestina, khususnya di Gaza. Pemerintah, kata dia, justru ingin memanfaatkan setiap peluang diplomasi internasional untuk menekan terwujudnya perdamaian yang adil.
“Beliau berkomitmen berjuang melalui Dewan Perdamaian ini untuk membantu penderitaan rakyat Palestina di Gaza,” kata Anwar.
Siap Keluar Jika Tak Berpihak pada Palestina
Meski mendukung, MUI menegaskan dukungan tersebut bersifat bersyarat. Presiden Prabowo, kata Anwar, juga menyampaikan rencana untuk bekerja sama dengan negara-negara Islam lain yang tergabung dalam Board of Peace. Namun, jika forum tersebut tidak menghasilkan manfaat nyata bagi Palestina, Indonesia dan negara-negara Islam siap menarik diri.
“Apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan bagi Palestina dan perdamaian dunia, maka negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari Board of Peace,” tegas Anwar.
Latar Belakang Penolakan MUI Sebelumnya
Sebelumnya, MUI secara terbuka meminta pemerintah keluar dari Dewan Perdamaian Gaza. Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut tidak wajar karena melibatkan Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan secara langsung.
Selain itu, MUI juga mengkritisi adanya kewajiban iuran keanggotaan bagi negara peserta. Dewan Perdamaian Gaza bahkan sempat disebut sebagai bentuk neokolonialisme dan dianggap berpotensi menciptakan “perdamaian semu” yang tidak berbasis keadilan.
Indonesia Resmi Gabung Board of Peace
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace pada 22 Januari 2026. Penandatanganan tersebut dilakukan di sela-sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss.
Kini, dengan penjelasan langsung dari Presiden Prabowo, MUI menilai langkah Indonesia masih berada dalam koridor perjuangan kemanusiaan dan pembelaan terhadap Palestina, dengan catatan tetap waspada terhadap arah kebijakan forum internasional tersebut.
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
