Jurnal Pelopor — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah mengantongi bukti kuat dalam pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Keyakinan penyidik semakin menguat usai memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, yang dianggap memiliki informasi penting terkait proses pemberian tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi.
Pemeriksaan terhadap Dito dilakukan pada Jumat (23/1/2026) dan berlangsung hampir tiga jam. Kehadiran Dito menjadi sorotan karena ia turut mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi pada periode yang kini diselidiki KPK. Dari keterangan tersebut, penyidik menilai terdapat benang merah yang memperjelas dugaan penyimpangan kebijakan di internal Kementerian Agama.
Fokus Pemeriksaan: Kunjungan ke Arab Saudi
Usai menjalani pemeriksaan, Dito mengakui bahwa mayoritas pertanyaan penyidik berkisar pada kunjungan kerja pemerintah Indonesia ke Arab Saudi. Ia diminta menjelaskan secara detail agenda kunjungan tersebut, termasuk pertemuan bilateral dan dokumen kerja sama yang ditandatangani.
Menurut Dito, dalam kunjungan itu memang terdapat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Arab Saudi. Namun, ia menegaskan bahwa MoU tersebut tidak hanya melibatkan Kementerian Agama, melainkan juga sejumlah kementerian dan lembaga lain, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Dito juga dikonfirmasi terkait absennya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rombongan kunjungan tersebut. Ia menyatakan bahwa pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi tidak semata-mata membahas persoalan haji, melainkan mencakup isu yang lebih luas, seperti investasi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski demikian, Dito tidak menampik bahwa pembahasan mengenai pelayanan haji bagi jemaah Indonesia turut muncul dalam pertemuan itu.
KPK Dalami Asal-usul Tambahan Kuota Haji
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa keterangan Dito menjadi penting untuk menelusuri asal-usul pemberian tambahan kuota haji oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Penyidik ingin memastikan bagaimana proses diplomasi tersebut berlangsung dan bagaimana hasil pembahasan bilateral kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan teknis di dalam negeri.
Menurut Budi, kehadiran Dito dalam rombongan resmi negara membuat kesaksiannya relevan. Dari sana, KPK memperoleh gambaran awal bahwa diskresi yang dilakukan Kementerian Agama dalam pembagian kuota haji diduga tidak sejalan dengan semangat awal kesepakatan bilateral antara kedua negara.
Kesaksian Menguatkan Dugaan Penyimpangan
KPK menilai keterangan Dito melengkapi rangkaian bukti yang telah lebih dulu dikantongi penyidik. Kesaksian tersebut mempertegas dugaan bahwa terdapat penyimpangan dalam pengelolaan tambahan kuota haji, baik dari sisi prosedur maupun tujuan penggunaannya.
Budi Prasetyo menyebut, penyimpangan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Ribuan calon jemaah haji yang telah menunggu puluhan tahun harus menanggung konsekuensi sosial akibat kebijakan yang dinilai melenceng.
Dampak Sosial bagi Calon Jemaah
KPK menyoroti bahwa persoalan kuota haji bukan sekadar angka administratif. Di baliknya, terdapat calon jemaah yang usia dan kondisi kesehatannya terus bertambah rentan seiring waktu menunggu. Penundaan keberangkatan, menurut KPK, menjadi persoalan kemanusiaan yang tidak bisa diabaikan.
Saat ini, kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023–2024 telah resmi naik ke tahap penyidikan. Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK memastikan penyidikan akan terus berlanjut guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
