Jurnal Pelopor — Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump memantik perhatian luas kalangan akademisi dan pengamat hubungan internasional. Langkah ini dinilai strategis, tetapi sekaligus menyimpan risiko geopolitik yang menuntut kehati-hatian tinggi agar tidak bertabrakan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang Indonesia.
Waspada Struktur Global Baru Pimpinan AS
Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, mengingatkan bahwa bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian berpotensi menempatkan RI sebagai bagian dari struktur internasional baru yang dipimpin Amerika Serikat. Struktur ini, menurutnya, bisa saja berjalan tidak sejalan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun norma hukum internasional yang telah lama menjadi rujukan global.
Teuku menilai, keputusan tersebut bersifat mengikat secara politik dan diplomatik. Karena itu, Indonesia perlu mencermati dengan saksama arah, mekanisme pengambilan keputusan, serta posisi Dewan Perdamaian dalam lanskap tata kelola global yang sudah ada.
Keputusan Negara Tetap Harus Dihormati
Meski menyampaikan peringatan, Teuku menegaskan bahwa secara konstitusional keputusan Presiden Prabowo patut dihormati. Ia memandang pemerintah tentu telah melakukan kalkulasi rasional sebelum menyatakan bergabung.
Menurutnya, langkah tersebut kemungkinan dilandasi pertimbangan jangka panjang demi kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, keputusan ini juga dinilai sejalan dengan amanat konstitusi untuk turut serta menjaga perdamaian dunia, khususnya di wilayah konflik seperti Gaza.
Risiko terhadap Komitmen Palestina
Namun demikian, titik krusial yang menjadi sorotan adalah komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Teuku mengingatkan agar niat baik Indonesia tidak justru tereduksi oleh mekanisme internal Dewan Perdamaian yang berpotensi mengabaikan resolusi-resolusi Majelis Umum PBB.
Ia menekankan pentingnya kewaspadaan agar Indonesia tidak terjebak dalam forum yang melemahkan prinsip Solusi Dua Negara, yang selama ini menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia dalam isu Palestina. Bagi Indonesia, dukungan terhadap Palestina bukan sekadar sikap politik luar negeri, melainkan juga sikap moral dan historis.
Peran Aktif Prabowo di Forum Internasional
Presiden Prabowo sendiri hadir langsung dalam perkenalan anggota Dewan Perdamaian yang digelar dalam pertemuan tahunan di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Dalam forum tersebut, Prabowo menandatangani Piagam Dewan Perdamaian dan duduk di sisi Presiden Donald Trump saat prosesi berlangsung.
Trump dalam sambutannya menyatakan bahwa Dewan Perdamaian melibatkan banyak negara dan terbuka bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional, termasuk PBB. Ia juga mengeklaim keberhasilannya mengakhiri sejumlah konflik global dalam waktu singkat.
Ujian Baru Politik Luar Negeri Indonesia
Bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian menjadi ujian baru bagi diplomasi RI di era pemerintahan Prabowo. Di satu sisi, Indonesia memperoleh ruang strategis untuk terlibat langsung dalam forum perdamaian global. Namun di sisi lain, posisi tersebut menuntut konsistensi agar tidak keluar dari jalur hukum internasional dan prinsip multilateral yang selama ini dijunjung.
Ke depan, publik akan menunggu bagaimana Indonesia memainkan perannya: apakah mampu menjadi penyeimbang yang membawa nilai keadilan dan kemanusiaan, atau justru terseret dalam dinamika geopolitik kekuatan besar. Dalam konteks inilah, kehati-hatian yang diingatkan para pakar menjadi sangat relevan.
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
