Jurnal Pelopor — Wali Kota Madiun, Maidi, akhirnya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Senin (19/1/2026) malam, usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Di tengah status hukumnya yang kini menjadi sorotan nasional, Maidi menyampaikan pernyataan singkat namun sarat makna: ia mengaku tidak pernah lelah membangun Kota Madiun dan meminta doa agar tetap diberi kesehatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Maidi sesaat sebelum memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Kalimat itu menjadi satu-satunya respons yang keluar dari mulut kepala daerah tersebut, di tengah kepungan awak media dan sorotan publik yang kian tajam.
Datang ke KPK dengan Pengawalan
Berdasarkan pantauan di lokasi, Maidi tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 22.34 WIB. Ia mengenakan kemeja dan jaket berwarna biru, dipadukan dengan topi hitam serta celana panjang hitam. Dengan wajah tenang namun tertutup, Maidi langsung diarahkan masuk ke dalam gedung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Selain Maidi, delapan orang lainnya turut dibawa ke Jakarta. Mereka merupakan bagian dari total 15 orang yang diamankan KPK dalam OTT yang berlangsung di Kota Madiun pada hari yang sama. Rombongan tersebut langsung dipisahkan untuk kepentingan pemeriksaan mendalam oleh penyidik.
Pengakuan Singkat di Tengah Tekanan
Di hadapan wartawan, Maidi hanya melontarkan satu pernyataan yang kemudian menjadi kutipan utama berbagai media nasional.
“Saya tidak pernah lelah untuk membangun Kota Madiun. Kalau ada kekurangan, doakan saya sehat,” ujar Maidi singkat.
Kalimat itu mencerminkan dua sisi yang kini bertabrakan. Di satu sisi, Maidi dikenal sebagai figur kepala daerah yang aktif mempromosikan pembangunan dan penataan kota. Namun di sisi lain, OTT KPK membuka babak baru yang mempertanyakan integritas di balik kerja-kerja pembangunan tersebut.
Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa OTT yang menjerat Maidi dan pihak lainnya diduga berkaitan dengan praktik fee proyek serta pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun.
Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Uang tersebut kini menjadi bagian dari barang bukti yang akan didalami untuk menelusuri aliran dana dan peran masing-masing pihak yang terlibat.
Meski demikian, KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum Maidi. Penetapan tersangka masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan serta gelar perkara.
Sorotan Publik dan Dampak Politik Lokal
OTT terhadap Wali Kota Madiun menambah daftar kepala daerah yang terseret kasus korupsi di awal 2026. Peristiwa ini sekaligus menjadi pukulan bagi pemerintahan daerah dan masyarakat Madiun, yang selama ini menyaksikan berbagai proyek pembangunan berjalan cukup masif.
Bagi publik, pernyataan Maidi soal pengabdian dan kelelahan membangun kota kini berdiri berhadapan dengan proses hukum yang sedang berjalan. Ke depan, KPK dituntut untuk membuka perkara ini secara terang agar tidak menyisakan ruang spekulasi di tengah masyarakat.
Sementara itu, warga Madiun dan publik nasional menanti jawaban penting: apakah pembangunan yang dibanggakan itu bersih dari kepentingan pribadi, atau justru menjadi pintu masuk praktik yang mencederai kepercayaan rakyat?
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
