Yusril Minta Pidana Umum TNI Masuk Peradilan Umum.

Berikut adalah poin-poin utama yang disampaikan Yusril terkait urgensi revisi tersebut:

1. Janji Reformasi Hukum yang Tertunda 20 Tahun

Yusril menjelaskan bahwa ketika ia menyusun UU TNI pada tahun 2004, semangat yang diusung adalah pemisahan peradilan:

• Pidana Umum: Jika anggota TNI melakukan kejahatan non-militer (seperti kasus penganiayaan atau penyiraman air keras), mereka seharusnya diadili di Peradilan Umum.

• Pidana Militer: Peradilan militer hanya ditujukan untuk pelanggaran yang berkaitan dengan konteks tugas militer.

Namun, mekanisme ini tidak bisa berjalan otomatis karena aturan teknisnya bergantung pada perubahan UU Peradilan Militer yang hingga tahun 2026 ini tak kunjung direvisi oleh para penerusnya di pemerintahan maupun legislatif.

2. Mengatasi Potensi Impunitas

Selama UU Peradilan Militer lama masih berlaku, segala jenis pelanggaran oleh anggota TNI akan tetap diproses di bawah peradilan internal militer. Hal inilah yang sering dikritik oleh organisasi HAM seperti KontraS karena dianggap menciptakan potensi impunitas atau ketidakadilan bagi warga sipil yang menjadi korban.

3. Langkah Kedepan: DPR dan Mahkamah Konstitusi

Yusril menyatakan ada dua jalur utama agar perubahan ini bisa segera terjadi:

• Legislasi DPR: DPR RI memasukkan revisi ini ke dalam skala prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam satu tahun mendatang.

• Putusan MK: Adanya gugatan atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang memaksa perubahan pada pasal-pasal bermasalah dalam UU Peradilan Militer.

“Jadi, sebelum itu (revisi/putusan MK) terjadi, ya apa yang berlaku adalah ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer sendiri,” pungkas Yusril di Kompleks Istana, Jakarta.

Konteks Kasus Andrie Yunus

Kasus ini menjadi sorotan nasional karena keterlibatan oknum militer dalam serangan terhadap aktivis. Desakan revisi UU Peradilan Militer dianggap krusial agar korban mendapatkan kepastian hukum di pengadilan yang terbuka dan transparan bagi publik.