Ramai Soal Desil 12, Airlangga: Itu Tidak Mungkin

Jurnal Pelopor – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan polemik pembagian desil kesejahteraan yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa klasifikasi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hanya terdiri dari 10 tingkatan, bukan 12.

Menurut Airlangga, desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dihitung dari berbagai variabel sosial ekonomi. Penilaiannya antara lain mencakup pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, hingga kepemilikan aset.

“Desil itu selalu sampai 10, sama seperti 0-100 persen. Kira-kira enggak mungkin 0-120 persen. Desil 12 itu 120 persen,” ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (21/8/2026).

Desil 1 hingga 10

Dalam sistem tersebut, setiap desil mewakili sekitar 10 persen kelompok keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya.

Desil 1: 10 persen kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah
Desil 2: kelompok miskin dan rentan
Desil 3: kelompok miskin dan rentan
Desil 4: kelompok miskin dan rentan
Desil 5: kelompok dengan pengeluaran moderat
Desil 6: kelompok dengan pengeluaran moderat
Desil 7: kelompok menengah ke atas
Desil 8: kelompok menengah ke atas
Desil 9: kelompok menengah ke atas
Desil 10: 10 persen kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi

Klasifikasi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial.

Desil Jadi Acuan Penerima Bansos

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025, kelompok desil 1 sampai 5 menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam sejumlah program perlindungan sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya, ditujukan bagi kelompok desil 1 hingga 4. Sementara Program Sembako dan sejumlah bantuan lainnya dapat diberikan kepada kelompok desil 1 hingga 5, sesuai ketentuan masing-masing program.

Dengan demikian, masyarakat yang berada di desil 6 hingga 10 pada dasarnya tidak menjadi kelompok prioritas penerima bansos karena dinilai memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif lebih tinggi.

Namun, cakupan bantuan dapat diperluas dalam kondisi tertentu. Pemerintah pernah memperluas penerima perlindungan sosial hingga kelompok desil 6 ketika pandemi Covid-19.

Masyarakat Ramai Mempertanyakan Status Desil

Polemik muncul setelah masyarakat melakukan pengecekan status kesejahteraan secara mandiri. Sebagian warga mengaku mendapatkan hasil desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

Kasus seperti pedagang kecil yang masuk desil 9 pun menjadi sorotan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana data kesejahteraan masyarakat dihitung dan diperbarui.

Menanggapi hal tersebut, Airlangga mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) masih melakukan pemutakhiran melalui Susenas 2026.

“BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya,” kata Airlangga.

Artinya, status desil yang muncul saat ini masih dapat menjadi bahan evaluasi dan pemutakhiran berdasarkan data sosial ekonomi terbaru.

Desil Bukan Sekadar Ukuran Penghasilan

Hal penting yang perlu dipahami, desil tidak semata-mata ditentukan dari besar kecilnya penghasilan seseorang. Pengelompokan kesejahteraan menggunakan sejumlah indikator sosial ekonomi, termasuk kondisi rumah, pendidikan, pekerjaan, listrik, dan aset.

Karena itu, seseorang dengan penghasilan yang terlihat rendah belum tentu otomatis masuk desil terbawah. Sebaliknya, seseorang yang merasa tidak kaya juga dapat memperoleh klasifikasi desil yang lebih tinggi apabila berbagai indikator dalam basis data menunjukkan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih baik.

Pemerintah kini masih menunggu hasil pemutakhiran data BPS untuk memastikan klasifikasi tersebut semakin sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.