Jurnal Pelopor – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan jadwal sidang paripurna untuk pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 9 Desember 2026. Jadwal tersebut mengalami perubahan dari rencana sebelumnya yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Keputusan itu disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam konferensi pers setelah rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait proses pengisian jabatan wakil presiden.
Muzani menjelaskan, seluruh peserta rapat menyepakati tanggal 9 Desember sebagai waktu pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden sekaligus melaksanakan proses pelantikan dan pengesahan.
“Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden,” ujar Muzani.
MPR Bentuk Tim Ad Hoc
Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, MPR RI juga menyepakati pembentukan tim Ad Hoc untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan wakil presiden.
Baca juga:
Megawati Serahkan Fatmawati Trophy, Kenang Karier Politiknya
Tim tersebut dipimpin Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto atau yang dikenal dengan nama Bambang Pacul. Tim ini diperkuat dua wakil ketua serta 36 anggota yang berasal dari fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Pembentukan tim tersebut diharapkan dapat membantu mempersiapkan seluruh tahapan menjelang sidang paripurna pada Desember mendatang.
Tim Verifikasi Dua Calon Wakil Presiden
MPR juga membentuk tim verifikasi untuk memeriksa dua nama calon wakil presiden yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.
Tim verifikasi tersebut dikoordinatori Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lestari Moerdijat. Sementara itu, Hinca Pandjaitan ditunjuk sebagai ketua tim dan perwakilan DPD mengisi posisi sekretaris.
Langkah verifikasi ini menjadi bagian dari persiapan sebelum proses pemilihan dan penetapan wakil presiden baru dilaksanakan.
Muzani turut menyampaikan bahwa pelantikan wakil presiden akan mengacu pada semangat yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan ditetapkannya jadwal 9 Desember 2026, MPR kini mulai mempersiapkan tahapan kelembagaan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga:
Testosteron Rendah, Ancaman bagi Fokus dan Produktivitas Pria
Cara Mudah Membuat Kremesan Ayam Kriuk di Rumah
Saksikan berita lainnya:








Comments 1