Jurnal Pelopor – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyebut tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto mengalami peningkatan dari 43 persen menjadi 62 persen. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).
Syahganda mengatakan peningkatan angka tersebut terjadi setelah penangkapan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ia menyebut perubahan persentase itu sebagai salah satu perkembangan yang perlu diperhatikan dalam membangun komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
“Setelah penangkapan Listyo Sigit, kepuasan terhadap Presiden dari 43 ke 62 naik. Itu luar biasa,” kata Syahganda di hadapan peserta Rakornas.
Meski demikian, angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan Syahganda. Dalam keterangan yang diberitakan ANTARA, tidak disebutkan lembaga survei, waktu pengambilan data, jumlah responden, maupun metode penelitian yang menjadi dasar perbandingan tersebut.
Pemerintah Soroti Pengaruh Algoritma Media Sosial
Dalam kesempatan tersebut, Syahganda juga menyoroti tantangan komunikasi pemerintah di tengah perubahan pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi.
Baca juga:
Menurutnya, algoritma media sosial memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran informasi. Kondisi ini dinilai membuat pesan dan kebijakan pemerintah tidak selalu tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat platform media sendiri sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap ruang digital.
“Kita harus punya platform media sendiri dan kontrol terhadap media sosial diperkuat. Agar mereka tidak seenaknya mengatur ruang publik di Indonesia,” ujarnya.
Syahganda juga menilai komunikasi pemerintah perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami berbagai program pembangunan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keterbukaan Informasi Tetap Harus Disertai Kritik
Meski mendorong penguatan komunikasi pemerintah, Syahganda menegaskan bahwa keterbukaan informasi tetap menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat harus memiliki ruang untuk mengawasi kebijakan dan memberikan kritik kepada para pemimpin.
“Setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi,” kata Syahganda.
Sementara itu, Bakom dalam keterangan terpisah menyebut angka kepuasan berdasarkan pemantauan big data internal mencapai 62–63 persen. Namun, rincian metodologi, jumlah data, dan indikator pengukuran belum dipaparkan secara lengkap kepada publik.
Dengan demikian, angka tersebut perlu dipahami sebagai klaim berdasarkan pemantauan internal pemerintah, bukan hasil survei independen yang metodologinya telah dipublikasikan.
Baca Juga:
Testosteron Rendah, Ancaman bagi Fokus dan Produktivitas Pria
Cara Mudah Membuat Kremesan Ayam Kriuk di Rumah
Saksikan berita lainnya:








Comments 1