Jurnal Pelopor – Irjen Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (17/11/2026). Ia dinyatakan melakukan pelanggaran etik berupa penyadapan ilegal menggunakan perangkat milik Mabes Polri.
Keputusan tersebut diambil setelah sidang kode etik yang berlangsung selama kurang lebih sembilan jam di Gedung Propam Mabes Polri. Dalam persidangan itu, sejumlah saksi turut dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Eko.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa majelis sidang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
“Sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Terbukti Melakukan Penyadapan Ilegal
Dalam sidang tersebut, sebanyak sembilan saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan. Salah satunya merupakan saksi berinisial DN yang diajukan sebagai saksi meringankan dari pihak Eko Hadi Santoso.
Baca juga:
Magang Nasional 2026 Terima 55.364 Lulusan, Ini Kuota Batch 3B
Namun, berdasarkan hasil persidangan, Eko dinyatakan melakukan perbuatan tercela karena terbukti bersama-sama melakukan akses ilegal menggunakan perangkat milik Mabes Polri untuk menjalankan penyadapan.
Atas perbuatannya, Eko dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan, termasuk Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri beserta perubahannya.
Kompolnas Ikut Mengawasi Sidang Etik
Pelaksanaan sidang kode etik tersebut turut diawasi oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.
Komisioner Kompolnas, M. Choirul Anam, mengatakan proses persidangan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia mengakui sidang berjalan cukup panjang, terutama ketika memasuki tahapan pembelaan dari Eko Hadi Santoso.
Menurut Anam, proses tersebut mencakup pemeriksaan saksi, penyampaian pembelaan, hingga penuntutan yang berlangsung dengan pembahasan cukup mendalam.
Terseret Kasus Penyadapan yang Menyasar Presiden Prabowo
Kasus yang menjerat Eko Hadi Santoso tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran internal kepolisian. Perkara tersebut juga menjadi perhatian karena salah satu pihak yang disebut menjadi sasaran penyadapan ilegal adalah Presiden Prabowo Subianto.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Eko sebagai tersangka bersama dua petinggi Polri lainnya, yakni mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Dugaan tindak pidana dalam perkara ini meliputi penyadapan ilegal atau illegal intercept, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal atau illegal access.
Dengan dijatuhkannya sanksi PTDH, Eko resmi kehilangan statusnya sebagai anggota Polri melalui proses penegakan kode etik. Sementara itu, penanganan perkara pidana terhadap para tersangka tetap menjadi proses hukum tersendiri.
Perjalanan Karier Irjen Eko Hadi Santoso
Sebelum terseret kasus penyadapan ilegal, Eko Hadi Santoso dikenal memiliki perjalanan karier panjang di lingkungan kepolisian.
Ia merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang tahun 1996 dan Akademi Kepolisian tahun 1999.
Dalam perjalanan dinasnya, Eko pernah menjabat sebagai Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya pada 2015. Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.
Kariernya berlanjut ketika ditunjuk sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada 2018. Pada Agustus 2020, ia kemudian bertugas sebagai Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Pada 2022, Eko mendapatkan penugasan di Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri sebagai Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II.
Selanjutnya, pada Maret 2025, ia dipercaya menduduki jabatan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Pada Agustus 2026, ia kembali mendapat penugasan sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri.
Terakhir, pada Oktober 2026, Eko dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Namun, perjalanan karier tersebut berakhir dengan sanksi pemecatan setelah majelis KKEP menyatakan dirinya terbukti melakukan pelanggaran etik terkait penyadapan ilegal.
Baca Juga:
Testosteron Rendah, Ancaman bagi Fokus dan Produktivitas Pria
Cara Mudah Membuat Kremesan Ayam Kriuk di Rumah
Saksikan berita lainnya:








Comments 1