• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Jurnal Pelopor | Pelopor Berita Terdepan dan Terpercaya
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Lokal Daerah
  • Redaksi
  • Olahraga
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Lokal Daerah
  • Redaksi
  • Olahraga
  • Opini
No Result
View All Result
Jurnal Pelopor | Pelopor Berita Terdepan dan Terpercaya
No Result
View All Result
Home Nasional

Demokrasi Terancam! Pemilihan Kepala Daerah Mau Diubah Lagi

PKB usulkan kepala daerah dipilih DPRD, alasan efisiensi biaya dan ketergantungan daerah pada pusat jadi sorotan utama.

Akbar by Akbar
01/08/2025
in Nasional
0
pilkada
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jurnal Pelopor – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menyuarakan gagasan ini dalam forum publik. Menurutnya, terdapat dua opsi yang tengah dikaji untuk membuat pelaksanaan pemilu lebih efektif dan efisien. Opsi pertama adalah gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD.

Alasan di Balik Wacana Ini

Cak Imin menjelaskan bahwa wacana ini tidak datang begitu saja. Menurutnya, hasil Munas Nahdlatul Ulama telah merekomendasikan agar PKB mengkaji ulang sistem pemilihan langsung yang dinilai boros biaya.

“Seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang tidak rasional,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai bahwa pada akhirnya banyak pemerintah daerah masih bergantung pada pusat dan belum mandiri secara penuh.

Dukungan Golkar: Sudah Diusulkan Sejak Tahun Lalu

Menariknya, Partai Golkar melalui Ketua Umum sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa partainya telah lebih dahulu mengusulkan ide ini sejak HUT Golkar akhir tahun lalu.

“Golkar sudah membicarakan itu duluan. Sudah saya pidatokan juga,” kata Bahlil.

Golkar menilai bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak mengharuskan pemilihan langsung untuk kepala daerah. Yang penting, pemilihan dilakukan secara demokratis. Bahlil juga menyebut bahwa pilkada langsung menimbulkan luka politik, tidak hanya bagi yang kalah, tetapi juga yang menang.

Pandangan Kementerian Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa usulan ini sah secara konstitusi. Ia menekankan frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18B Ayat 4 UUD 1945 sebagai dasar argumentasi. Dalam praktiknya, kata Tito, demokratis bisa berarti dipilih langsung oleh rakyat atau oleh perwakilan rakyat seperti DPRD.

Kritik dan Kekhawatiran Akademisi

Namun wacana ini tak luput dari kritik. Pakar politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai sistem ini justru merupakan kemunduran demokrasi. Menurutnya, rakyat akan kehilangan hak untuk memilih pemimpinnya sendiri dan daerah akan kehilangan otonominya karena pemimpinnya hanya perpanjangan tangan pusat atau kepentingan elit DPRD.

“Rakyat tak punya kemewahan pilih pemimpinnya secara langsung. Daerah hanya jadi objek kepentingan pusat. Daerah tak bisa berinovasi karena didikte dari atas,” tegasnya.

Pertanyaan yang Belum Terjawab

Jika wacana ini benar-benar dijalankan, banyak pertanyaan perlu dijawab. Apa saja regulasi baru yang harus disiapkan? Apakah sistem ini akan tumpang tindih dengan jadwal dan format pemilu nasional dan pilkada yang saat ini terpisah? Diskusi soal ini terus bergulir di kalangan pakar dan publik, termasuk bersama Titi Anggraini, pakar hukum pemilu dari Fakultas Hukum UI, yang hadir dalam acara Editorial Review detikcom.

Sumber: Detik.com

Baca Juga:

Singonoyo Cup Meledak! Legenda Persibo Turun Gunung

Takut Ekonomi Ambruk? Ini Aset Aman Selain Emas

Takut Ekonomi Ambruk? Ini Aset Aman Selain Emas

Saksikan berita lainnya:

Reformasi atau Langkah Mundur? Pengesahan RUU TNI 2025

5 Skandal Hakim Terbesar di Indonesia! Bisakah Prabowo Bersihkan Peradilan?

Tags: #Pilkada #CakImin #PKB #DPRD #OtonomiDaerah #Demokrasi #Pemilu2025 #JurnalPelopor #Indonesia #PemilihanKepalaDaerah
Previous Post

Survei Ungkap Biaya Transportasi Bikin Warga RI Tekor

Next Post

Isu ‘Partai Biru’, Jokowi: Saya Nggak Pernah Singgung SBY

Akbar

Akbar

Related Posts

kepala bgn
Nasional

Kepala BGN Sidak Dapur MBG di Jambi, Soroti Keamanan Pangan

20/11/2026
bupati klaten
Nasional

Bupati Klaten Hamenang Kena OTT KPK, Ini Dugaan Kasusnya

20/11/2026
Menteri PU
Nasional

Menteri PU Siapkan Jalur Mudik Lebih Aman, Ini Rencananya

20/11/2026
badak kalimantan
Nasional

Badak Kalimantan Terancam Punah, Kini Hanya Tersisa 2 Ekor

19/11/2026
BI rate
Nasional

BI Rate Tembus 6 Persen, Ini Alasan BI Naikkan Suku Bunga

19/11/2026
kabakom
Nasional

Kabakom Ungkap Kepuasan Prabowo Naik, Capai 62 Persen

19/11/2026
Next Post
partai biru

Isu ‘Partai Biru’, Jokowi: Saya Nggak Pernah Singgung SBY

Jurnal Pelopor | Pelopor Berita Terdepan dan Terpercaya

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Lokal Daerah
  • Redaksi
  • Olahraga
  • Opini

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.