Amran Ungkap Kasus Beras Fortifikasi, Ada 8 Perkara yang Diusut

Jurnal Pelopor – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan perkembangan penanganan kasus dugaan penyimpangan beras fortifikasi yang melibatkan sejumlah pelaku usaha. Sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan perkara yang berkaitan dengan 15 merek beras fortifikasi.

Pengungkapan tersebut disampaikan Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026). Ia juga menyebut Kementerian Pertanian (Kementan) telah menerima ratusan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran di sektor pertanian.

“Ini ada 15 merek fortifikasi, yang tersangka 13 dalam delapan kasus,” kata Amran.

Menurutnya, pemerintah terus menindaklanjuti berbagai laporan yang masuk untuk memastikan praktik perdagangan komoditas pangan berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan dilakukan karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

Kementan Terima 271 Laporan Pengaduan

Amran menjelaskan, selama periode 30 Oktober hingga 5 November 2026, Kementan menerima sebanyak 271 laporan pengaduan terkait berbagai dugaan pelanggaran di sektor pertanian.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 74 laporan berkaitan dengan beras atau setara 27,31 persen. Sementara itu, 64 laporan menyangkut pupuk dan 25 laporan terkait alat dan mesin pertanian (alsintan).

Selain itu, terdapat dua laporan mengenai program cetak sawah dan 106 laporan lainnya yang masuk dalam kategori berbeda.

Tidak hanya itu, Kementan juga menerima tambahan 340 laporan yang masih dalam tahap kajian dan verifikasi lapangan.

Amran menegaskan, setiap laporan harus diperiksa terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada aparat penegak hukum.

“Ada 340, itu laporan, kami proses. Kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim (ke) penegak hukum,” ujarnya.

Pengusaha Diminta Patuhi Ketentuan HET

Dalam kesempatan tersebut, Amran turut mengingatkan para pelaku usaha agar tidak mempermainkan harga maupun kualitas komoditas pangan.

Ia secara khusus meminta pedagang yang menjual beras premium di atas harga eceran tertinggi (HET) segera menyesuaikan harga dengan ketentuan pemerintah.

Menurut Amran, penetapan HET bertujuan melindungi konsumen, sedangkan harga pembelian pemerintah (HPP) digunakan untuk menjaga harga di tingkat petani.

Pemerintah juga telah mengalokasikan subsidi sekitar Rp160 triliun untuk menjaga sektor pangan. Karena itu, pelaku usaha diminta tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dengan mengabaikan aturan yang berlaku.

Amran mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada pencabutan izin usaha hingga proses pidana.

“Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun maksimal dan denda Rp1,5 miliar,” tegasnya.

Lima Merek Beras Fortifikasi Tidak Penuhi Standar

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap peredaran lima merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar mutu dan kandungan gizi sebagaimana diwajibkan.

Kelima merek tersebut yakni Idola Hijau, Idola Merah, Dewa Tunggal Raja Lele, Cantik Manis, dan Wijaya Kusuma.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Suhasto menjelaskan, hasil pengujian laboratorium menunjukkan kelima produk tersebut tidak memiliki kandungan vitamin tambahan sebagaimana seharusnya terdapat dalam beras fortifikasi.

Produk-produk tersebut diketahui diproduksi oleh satu perusahaan berinisial PT DTA yang beroperasi di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil penyelidikan, perusahaan tersebut memproduksi sekitar 2.500 ton beras fortifikasi selama periode April hingga Agustus 2026.

Nilai ekonomis dari produksi tersebut diperkirakan mencapai Rp69,995 miliar. Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik juga menyita sebanyak 6,4 ton beras serta satu rangkaian mesin penggilingan padi.

Pengungkapan kasus tersebut menjadi bagian dari pengawasan pemerintah terhadap peredaran pangan, khususnya produk beras yang dipasarkan dengan klaim memiliki tambahan kandungan gizi.

Pemerintah melalui Kementan dan aparat penegak hukum masih terus menindaklanjuti laporan serta dugaan pelanggaran agar produk pangan yang beredar memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.