• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Jurnal Pelopor | Pelopor Berita Terdepan dan Terpercaya
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Lokal Daerah
  • Redaksi
  • Olahraga
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Lokal Daerah
  • Redaksi
  • Olahraga
  • Opini
No Result
View All Result
Jurnal Pelopor | Pelopor Berita Terdepan dan Terpercaya
No Result
View All Result
Home Nasional

DPR Gelar Paripurna Pengesahan UU Perampasan Aset Hari Ini

DPR dijadwalkan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Kamis, 19 November 2026.

musa by musa
19/11/2026
in Nasional
0
Perampasan Aset
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jurnal Pelopor – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna hari ini, Kamis (19/11/2026). Pengesahan aturan tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset yang berasal dari hasil kejahatan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya membenarkan rencana pengesahan RUU tersebut saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Berdasarkan informasi yang diterima, Rapat Paripurna DPR dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB.

DPR bersama pemerintah sebelumnya telah menyepakati agar RUU Perampasan Aset segera dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk memperoleh persetujuan akhir. Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting setelah pembahasan rancangan aturan dilakukan oleh DPR dan pemerintah.

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Dibawa ke Paripurna

Dalam pembahasan sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan anggota dewan mengenai kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset ke pembicaraan tingkat dua, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Dasco kemudian meminta persetujuan Komisi III DPR dan pemerintah terkait naskah RUU tersebut agar dapat dilanjutkan ke tahap pengesahan.

Baca juga:

7 Tradisi Kuliner UNESCO dari Asia hingga Eropa, Ini Daftarnya

Anggota DPR yang hadir menyatakan setuju atas usulan tersebut. Untuk mempertegas persetujuan, Dasco juga meminta perwakilan fraksi-fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU Perampasan Aset.

Penandatanganan tersebut melibatkan perwakilan fraksi DPR, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta perwakilan pemerintah lainnya.

Sejumlah Kejahatan Masuk Ruang Lingkup Perampasan Aset

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy OS Hiariej sebelumnya mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset mengatur sejumlah kategori tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset.

Ruang lingkupnya mencakup tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, serta pendanaan terorisme. Selain itu, aturan tersebut juga menyasar penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan-bahan berbahaya.

Tidak hanya itu, tindak pidana perdagangan orang juga termasuk dalam cakupan pengaturan. Penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas turut menjadi bagian dari ketentuan tersebut.

Dengan cakupan tersebut, RUU Perampasan Aset tidak hanya berfokus pada kejahatan korupsi, tetapi juga berbagai tindak pidana lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.

Menunggu Keputusan Akhir DPR

Rapat Paripurna hari ini menjadi tahapan penentu bagi kelanjutan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Apabila disetujui dalam pengambilan keputusan tingkat dua, rancangan aturan tersebut akan memperoleh status sebagai undang-undang sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran aturan ini diharapkan dapat memperkuat upaya negara dalam menelusuri dan memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Dengan demikian, penanganan kejahatan tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan.

Publik kini menantikan hasil Rapat Paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026), terutama terkait keputusan akhir mengenai RUU Perampasan Aset yang telah lama menjadi bagian dari pembahasan pemberantasan tindak pidana di Indonesia.

Baca Juga:

Testosteron Rendah, Ancaman bagi Fokus dan Produktivitas Pria

Cara Mudah Membuat Kremesan Ayam Kriuk di Rumah

Cara Mudah Membuat Kremesan Ayam Kriuk di Rumah

Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos

 

Saksikan berita lainnya:

Reformasi atau Langkah Mundur? Pengesahan RUU TNI 2025

5 Skandal Hakim Terbesar di Indonesia! Bisakah Prabowo Bersihkan Peradilan?

Tags: #DPRRI #RUUPerampasanAset #PerampasanAset #PemberantasanKorupsi #BeritaNasional #PolitikIndonesia #RapatParipurna #JurnalPelopor
Previous Post

7 Tradisi Kuliner UNESCO dari Asia hingga Eropa, Ini Daftarnya

Next Post

Chelsea vs PSG: Beever-Jones Gantikan Malard yang Cedera

musa

musa

Related Posts

BI rate
Nasional

BI Rate Tembus 6 Persen, Ini Alasan BI Naikkan Suku Bunga

19/11/2026
kabakom
Nasional

Kabakom Ungkap Kepuasan Prabowo Naik, Capai 62 Persen

19/11/2026
prabowo
Nasional

Prabowo Belum Ajukan Nama Cawapres, Ini Batas Waktunya

18/11/2026
Eko Hadi Santoso
Nasional

Irjen Eko Hadi Santoso Ajukan Banding Usai Dipecat dari Polri

18/11/2026
magang nasional
Nasional

Magang Nasional 2026 Terima 55.364 Lulusan, Ini Kuota Batch 3B

18/11/2026
26 jabatan
Nasional

Adik Prabowo Disebut Miliki 26 Jabatan, Apa Saja?

17/11/2026
Next Post
beever jones

Chelsea vs PSG: Beever-Jones Gantikan Malard yang Cedera

Jurnal Pelopor | Pelopor Berita Terdepan dan Terpercaya

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Lokal Daerah
  • Redaksi
  • Olahraga
  • Opini

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.