Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres kepada Prabowo

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas sejumlah perkembangan politik, termasuk persoalan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Prasetyo menjelaskan, dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Namun, pembicaraan keduanya tidak hanya berfokus pada pengunduran diri, melainkan juga membahas langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Prabowo Berikan Sejumlah Saran

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran. Sebaliknya, Prabowo memberikan sejumlah saran dalam diskusi yang berlangsung di Istana.

Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak permintaan Gibran untuk mundur.

“Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026).

Dengan demikian, Gibran disebut masih ingin menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Polemik Ijazah Gibran Berujung Tekanan Politik

Niat pengunduran diri Gibran muncul ketika polemik mengenai dokumen pendidikannya semakin menjadi perhatian publik dan parlemen.

Sebelumnya, sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Dorongan itu berkaitan dengan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA tersebut tidak sah. Putusan itu juga menjadi perhatian setelah MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

Melalui Hak Menyatakan Pendapat, DPR memiliki mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum oleh presiden maupun wakil presiden, termasuk persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan jabatan.

Gibran Sebelumnya Membantah Tidak Lulus SMA

Di tengah polemik tersebut, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai persoalan riwayat pendidikannya.

Ia mempertanyakan anggapan bahwa dirinya tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA. Gibran menyebut dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana karena telah menyelesaikan pendidikan sebelumnya.

“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran pada Rabu (7/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas polemik dokumen pendidikan yang terus bergulir.

Kini, perhatian publik tertuju pada kelanjutan proses hukum yang ingin ditempuh Gibran serta perkembangan sikap politiknya setelah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Prabowo.

Meski demikian, berdasarkan keterangan Mensesneg, pertemuan tersebut juga membuka ruang bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN.