BGN Bantah Paksa Siswa Ambil MBG Saat Sekolah Libur Karhutla

Jurnal Pelopor – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pihaknya tidak pernah memaksa distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pernyataan itu disampaikan untuk merespons informasi mengenai siswa atau orang tua yang disebut tetap diminta mengambil makanan MBG meski sekolah diliburkan akibat kondisi karhutla.

Distribusi Mengikuti Keputusan Pemda

Sudaryono menjelaskan, pelaksanaan distribusi MBG di daerah terdampak karhutla mengikuti keputusan pemerintah daerah. Jika sekolah dinyatakan libur, distribusi MBG juga akan menyesuaikan.

Namun, terdapat kondisi ketika sekolah baru diumumkan libur setelah dapur MBG telanjur menyiapkan makanan. Bahan baku telah dibeli, dipotong, dan diproses sehingga makanan tetap harus dimasak dan disalurkan pada hari tersebut.

“Kalau ada karhutla itu kemudian sekolahnya libur, tetapi diumumkan di saat dapurnya sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan,” kata Sudaryono seusai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, dalam kondisi seperti itu makanan yang sudah dipersiapkan perlu segera dikonsumsi dan tidak didistribusikan kembali pada hari berikutnya.

Kewenangan Ada di Pemerintah Daerah

Sudaryono menegaskan BGN tidak menjadikan program MBG sebagai alasan untuk mengabaikan kondisi darurat akibat karhutla. Untuk jenjang SMA, kewenangan pendidikan berada di tingkat pemerintah provinsi. Sementara SD dan SMP berada di bawah pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, keputusan mengenai libur sekolah menjadi acuan bagi pelaksanaan distribusi MBG di wilayah masing-masing.

BGN, kata Sudaryono, akan mengikuti keputusan tersebut dan tidak memaksakan program tetap berjalan ketika sekolah diliburkan karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan.

Pemerintah Pantau Dampak Karhutla

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan terus melakukan pemantauan terhadap dampak karhutla, termasuk titik panas atau hotspot, kondisi kebakaran, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, hingga jarak pandang.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan informasi tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan prioritas pengendalian karhutla sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat.

Gangguan asap dinilai berpotensi memengaruhi mobilitas, kegiatan ekonomi, hingga keselamatan penerbangan.

Masyarakat Diminta Pantau Informasi

Kondisi kualitas udara dan jarak pandang dapat berbeda di setiap wilayah serta berubah dengan cepat. Faktor seperti konsentrasi asap, arah angin, kecepatan angin, curah hujan, dan dinamika atmosfer turut memengaruhinya.

Kemenhut juga menyampaikan perkembangan melalui kanal resmi dan sistem SiPongi. Khusus masyarakat yang hendak melakukan perjalanan udara, pemerintah mengimbau agar mengikuti informasi terbaru dari BMKG, otoritas bandara, AirNav Indonesia, dan maskapai penerbangan.