Jurnal Pelopor — Pelaksanaan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) kembali menjadi sorotan setelah lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dilaporkan meninggal dunia selama mengikuti pelatihan. Peristiwa tersebut memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPR, yang mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara bahkan mengevaluasi total pelaksanaan latihan semi-militer tersebut.
Kematian para peserta dinilai menjadi alarm serius terkait desain pelatihan yang diterapkan kepada calon pengelola koperasi yang berasal dari kalangan sipil. Sejumlah pihak mempertanyakan relevansi latihan dasar kemiliteran dengan tugas utama para peserta yang nantinya bertanggung jawab mengelola koperasi dan menggerakkan ekonomi desa.
PDIP Nilai Latihan Militer Tidak Relevan
Anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, TB Hasanuddin, menilai pelatihan manajemen koperasi tetap penting untuk dilanjutkan, namun latihan dasar kemiliteran sudah saatnya dihentikan karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan peserta.
Menurutnya, meninggalnya lima peserta harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki konsep pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada calon manajer koperasi.
“Pelatihan manajemen koperasi sangat dibutuhkan, tetapi latihan militer yang justru merenggut nyawa peserta sudah saatnya dihentikan dan diganti dengan metode yang lebih relevan,” ujarnya.
TB Hasanuddin menegaskan bahwa tujuan menciptakan sumber daya manusia unggul tidak boleh dibayar dengan hilangnya nyawa peserta pelatihan.
PKB Desak Penghentian Sementara
Desakan serupa datang dari anggota Komisi I DPR lainnya, Oleh Soleh, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia meminta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia segera menghentikan sementara pelaksanaan latsarmil hingga investigasi dan evaluasi menyeluruh selesai dilakukan.
Menurutnya, para peserta merupakan masyarakat sipil yang mendaftar untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi desa, bukan calon prajurit militer yang telah menjalani pendidikan fisik khusus.
“Mereka adalah masyarakat sipil sehingga pelatihan fisik yang diberikan tidak boleh terlalu berat. Kemampuan fisik mereka tentu berbeda dengan prajurit militer,” kata Oleh Soleh.
Ia menegaskan bahwa setiap kehilangan nyawa dalam program negara harus diperlakukan sebagai persoalan serius dan tidak boleh dianggap sebagai risiko biasa dalam sebuah pelatihan.
Kemhan Jelaskan Alasan Latsarmil Diberlakukan
Di tengah kritik yang berkembang, Kementerian Pertahanan memberikan penjelasan terkait alasan diterapkannya latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer koperasi desa dan kampung nelayan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemhan, Ketut Gede Wetan Pastia, menjelaskan bahwa tujuan utama pelatihan bukan untuk membentuk peserta menjadi prajurit, melainkan menanamkan nilai-nilai disiplin, kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja di bawah tekanan.
Menurutnya, para pengelola koperasi nantinya akan bertanggung jawab mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar sehingga diperlukan karakter kepemimpinan dan profesionalisme yang kuat.
“Latihan ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, integritas, kerja sama, profesionalisme, dan semangat pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Ketahanan Ekonomi Dinilai Bagian dari Ketahanan Nasional
Kemhan berpandangan bahwa keberhasilan koperasi desa menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu, pembangunan karakter calon pengelola koperasi dianggap sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional.
Meski demikian, pihak kementerian menegaskan bahwa aspek fisik bukanlah fokus utama pelatihan. Penekanannya lebih diarahkan pada pembentukan mental, daya juang, kemampuan memecahkan masalah, serta kerja sama tim.
“Tujuannya bukan menjadikan mereka tentara, tetapi membangun karakter kepemimpinan dan tanggung jawab,” kata Ketut.
Pemerintah Janji Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Pascameninggalnya lima peserta, Kementerian Pertahanan memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan latsarmil. Materi pelatihan dan tingkat intensitas kegiatan fisik disebut akan ditinjau ulang agar lebih sesuai dengan kondisi peserta yang berasal dari latar belakang sipil yang beragam.
Selain itu, pemerintah juga didesak untuk mengungkap secara transparan penyebab meninggalnya para peserta agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada masa mendatang.
Peristiwa ini menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program SPPI dan Koperasi Desa Merah Putih yang digagas untuk memperkuat ekonomi desa. Di satu sisi pemerintah ingin membentuk pemimpin koperasi yang disiplin dan berintegritas, namun di sisi lain keselamatan peserta tetap menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar.
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
https://youtu.be/Jg8rOFS8ahc?si=X_ER38dgG4saCX_v
