Alarm Bahaya! 7.000 Buruh Terancam PHK Akibat Relokasi Pabrik

Jurnal Pelopor — Kabar kurang menggembirakan datang dari sektor industri manufaktur nasional. Dua perusahaan komponen otomotif asal Jepang yang beroperasi di Jawa Timur dikabarkan tengah mempertimbangkan pemindahan lini produksinya ke Vietnam. Jika rencana tersebut benar-benar terealisasi, sekitar 7.000 pekerja berpotensi terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Informasi itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, dalam agenda Rapat Kerja Nasional KSPI 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Meski belum mengungkap identitas perusahaan secara terbuka, Said memberikan petunjuk bahwa kedua perusahaan tersebut berinisial PT J dan PT S serta memiliki induk usaha yang berbasis di Jepang.

Kabar ini langsung menjadi perhatian karena industri otomotif selama ini menjadi salah satu sektor manufaktur terbesar yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di Indonesia.

Potensi PHK Capai 7.000 Pekerja

Menurut Said Iqbal, perusahaan pertama yang disebut sebagai PT J saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 karyawan. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.000 pekerja disebut berpotensi terdampak jika relokasi pabrik benar-benar dilakukan.

Namun demikian, ia menilai angka tersebut masih berupa proyeksi awal yang belum tentu menjadi keputusan final perusahaan.

“Memang kemungkinan baru omong-omong 4 ribu. Tapi saya tidak begitu yakin sebanyak itu karena biasanya manajemen mengambil angka tertinggi saat menyampaikan skenario awal,” ujar Said.

Sementara itu, perusahaan kedua yang disebut berinisial PT S memiliki sekitar 4.000 pekerja aktif. Dalam skenario yang berkembang, sekitar 3.000 pekerja disebut berpotensi terkena PHK.

Jika digabungkan, total pekerja yang berpotensi terdampak dari dua perusahaan tersebut mencapai sekitar 7.000 orang.

Vietnam Dinilai Semakin Menarik

Rencana relokasi pabrik ke Vietnam kembali menyoroti persaingan investasi di kawasan Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam memang menjadi salah satu tujuan utama investasi manufaktur global karena menawarkan berbagai insentif industri dan kemudahan ekspor.

Meski demikian, Said menegaskan bahwa keputusan pemindahan pabrik belum bersifat final. Menurutnya, proses relokasi industri berskala besar membutuhkan waktu panjang dan tidak bisa dilakukan secara instan.

Karena itu, masih terdapat peluang bagi pemerintah, serikat pekerja, dan pihak perusahaan untuk mencari solusi agar aktivitas produksi tetap dipertahankan di Indonesia.

Serikat Buruh Siapkan Langkah Negosiasi

Menghadapi potensi ancaman PHK massal tersebut, KSPI dan Partai Buruh berencana melakukan pendekatan langsung kepada manajemen perusahaan maupun prinsipal di Jepang.

Said mengatakan pihaknya akan mendorong dialog intensif guna meyakinkan investor bahwa Indonesia masih menjadi lokasi yang kompetitif untuk industri otomotif.

Menurutnya, ancaman relokasi yang diperkirakan baru akan terjadi dalam satu hingga dua tahun mendatang memberikan ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi.

“Kalau kita bisa meyakinkan prinsipal di Jepang, kemungkinan pemindahan ke Vietnam bisa dicegah. Karena ini juga belum terjadi dan masih ada waktu untuk berunding,” katanya.

Jadi Alarm bagi Industri Nasional

Munculnya kabar relokasi dua perusahaan otomotif Jepang ini menjadi alarm bagi sektor manufaktur nasional yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perlambatan permintaan global hingga meningkatnya persaingan investasi antarnegara.

Para pelaku industri menilai pemerintah perlu memperkuat daya saing investasi melalui penyederhanaan regulasi, efisiensi biaya logistik, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pemberian insentif yang lebih kompetitif.

Di sisi lain, ribuan pekerja kini menunggu kepastian terkait masa depan pekerjaan mereka. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari kedua perusahaan yang disebut akan memindahkan fasilitas produksinya ke Vietnam.

Karena itu, seluruh pihak masih berharap negosiasi dapat menghasilkan solusi terbaik sehingga relokasi dapat dihindari dan ribuan lapangan kerja tetap terjaga di Indonesia.