Program MBG Masuk Fase Baru, Fokus pada Kualitas Layanan

Jurnal Pelopor — Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengubah arah kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Setelah sepanjang tahun 2025 berfokus mempercepat pembangunan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah, pemerintah kini mengalihkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan dan tata kelola program. Langkah ini diambil setelah pemerintah menilai fase ekspansi telah menghasilkan capaian yang cukup signifikan sehingga saatnya memastikan seluruh layanan berjalan lebih baik, lebih tertata, dan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dari Mengejar Jumlah ke Mengejar Kualitas

Perubahan fokus tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman, Harsono Budi Waluyo, dalam rapat koordinasi pengelolaan Program MBG di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Menurut Harsono, tema besar Program MBG pada 2025 adalah percepatan pembangunan. Saat itu, pemerintah berupaya memperluas jangkauan layanan agar semakin banyak masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, bisa menerima manfaat program tersebut.

Namun memasuki 2026, pendekatan yang digunakan mulai berubah. Pemerintah tidak lagi hanya mengejar jumlah dapur yang berdiri, tetapi juga memastikan setiap dapur mampu memberikan layanan berkualitas sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Yang ingin dibangun sekarang bukan hanya jumlah dapurnya, tetapi bagaimana layanan yang diberikan benar-benar berkualitas,” ujar Harsono.

Banyak Evaluasi Selama Setahun Terakhir

BGN mengakui bahwa pelaksanaan Program MBG selama satu tahun terakhir memberikan banyak pelajaran penting. Berbagai persoalan yang muncul menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem dan tata kelola program.

Beberapa masalah yang ditemukan antara lain konflik antara yayasan dan mitra pengelola, persoalan kedisiplinan kepala SPPG, hingga pengawasan penggunaan bahan baku dan distribusi makanan.

Tak sedikit dapur MBG yang mengalami gangguan operasional akibat persoalan nonteknis. Karena itu, pemerintah menilai perbaikan tata kelola menjadi prioritas utama agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung upaya tersebut, BGN telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur secara lebih rinci hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program MBG.

Standar Menu Kini Lebih Ketat

Selain tata kelola, kualitas makanan juga menjadi perhatian utama pemerintah. BGN mulai memperketat standar menu yang disajikan kepada para penerima manfaat.

Sejumlah makanan yang dinilai kurang memenuhi prinsip gizi seimbang maupun berisiko mengalami penurunan kualitas saat distribusi kini tidak lagi diperbolehkan masuk dalam menu MBG.

Beberapa di antaranya adalah mi instan, berbagai jenis keripik, telur dadar, dan orak-arik telur.

Kebijakan tersebut bertujuan memastikan makanan yang diterima anak-anak sekolah benar-benar memberikan asupan gizi yang optimal serta aman untuk dikonsumsi.

Gandeng Pemasok Lokal

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, BGN juga mendorong kerja sama yang lebih luas dengan pemasok bahan pangan lokal. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjamin kesegaran bahan makanan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Dengan melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal, rantai pasok makanan diharapkan menjadi lebih efisien sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.

Bangun Kepercayaan Publik

Perubahan fokus dari kuantitas menuju kualitas menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya besar secara skala, tetapi juga kuat dari sisi tata kelola dan kualitas layanan.

Setelah melalui fase ekspansi yang masif, tahun 2026 menjadi momentum pembenahan agar program unggulan ini dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan sistem yang lebih baik dan standar layanan yang lebih tinggi, pemerintah berharap Program MBG mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap program tersebut.