Jurnal Pelopor — Pemerintah membuka kemungkinan melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi apabila lonjakan harga minyak dunia terus berlanjut dan mulai memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini dipertimbangkan sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai simulasi untuk menghitung dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap kondisi fiskal nasional. Dari perhitungan tersebut, kenaikan harga minyak yang signifikan dapat menyebabkan defisit anggaran meningkat.
Defisit Berpotensi Naik
Purbaya menjelaskan, apabila harga minyak dunia rata-rata mencapai sekitar 92 dolar AS per barel, maka defisit anggaran berpotensi meningkat cukup tajam jika tidak ada kebijakan penyesuaian dari pemerintah.
“Kalau harga minyak naik ke 92 dolar AS per barel, apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa defisit kita bisa naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” ujar Purbaya saat menghadiri acara buka bersama wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Angka tersebut berada di atas batas yang selama ini dijaga pemerintah, yakni defisit maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar kondisi fiskal tetap sehat.
Opsi Kenaikan BBM Subsidi
Salah satu opsi yang dipertimbangkan pemerintah adalah melakukan penyesuaian harga BBM subsidi jika tekanan terhadap APBN semakin besar. Menurut Purbaya, langkah ini bisa dilakukan sebagai bentuk pembagian beban antara pemerintah dan masyarakat apabila subsidi energi tidak lagi mampu ditanggung sepenuhnya oleh anggaran negara.
“Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali, tidak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM kalau memang diperlukan,” jelasnya.
Namun demikian, pemerintah masih akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan tersebut, termasuk dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Realokasi dan Penghematan Belanja
Selain membuka kemungkinan kenaikan harga BBM subsidi, pemerintah juga menyiapkan langkah lain berupa realokasi belanja negara. Program-program yang dinilai belum mendesak atau tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat berpotensi ditunda atau dipindahkan pelaksanaannya ke tahun berikutnya.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti program perlindungan sosial dan pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pengeluaran lain seperti pengadaan barang atau proyek tertentu yang tidak mendesak dapat ditunda sementara waktu.
Geopolitik Picu Lonjakan Harga Energi
Lonjakan harga minyak dunia saat ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Salah satu pemicu utamanya adalah penghentian operasional kilang Ras Tanura milik Saudi Aramco setelah terjadi serangan drone di tengah meningkatnya konflik antara Israel dan Iran.
Gangguan terhadap fasilitas energi strategis tersebut memicu kekhawatiran pasar global terhadap pasokan minyak, sehingga mendorong harga energi naik secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
Kondisi ini membuat banyak negara, termasuk Indonesia, harus bersiap menghadapi dampak kenaikan harga energi terhadap inflasi, subsidi energi, dan stabilitas fiskal. Pemerintah pun terus memantau perkembangan situasi global sebelum menentukan kebijakan lanjutan terkait harga BBM di dalam negeri.
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
