Jurnal Pelopor, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan rencana anggaran untuk Tahun 2025 dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI. Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa KKP membutuhkan total anggaran sebesar Rp4,83 triliun pada tahun 2025, yang berasal dari berbagai sumber pendanaan.
Rincian Anggaran KKP Tahun 2025
Rincian anggaran KKP Tahun 2025 mencakup beberapa pos belanja penting. Rupiah Murni sebesar Rp4,36 triliun dialokasikan untuk beberapa kebutuhan utama, yaitu:
- Belanja Pegawai: Rp1,92 triliun
- Belanja Operasional: Rp966,42 miliar
- Belanja Program: Rp1,48 triliun
Selain itu, KKP mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp351,12 miliar untuk mendukung berbagai program strategis, antara lain:
- Penangkapan ikan terukur
- Operasional pengawasan sektor kelautan
- Pengembangan produksi perikanan budidaya
- Perizinan dan sertifikasi mutu
Efisiensi Anggaran KKP Tahun 2025
Sebagai tambahan, pendapatan operasional sebesar Rp92 miliar dialokasikan untuk belanja gaji dan rutin, lembaga pendidikan dan pelatihan (LPM UKP), serta pendidikan dan budidaya perikanan. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp25,91 miliar digunakan untuk pembangunan simulator di Politeknik Karawang, dan pinjaman luar negeri sebesar Rp1,38 triliun ditujukan untuk investasi di sektor kelautan dan perikanan, sesuai dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 167 Tahun 2023.
Sebagai bagian dari upaya efisiensi dalam pelaksanaan APBN-P 2025, KKP melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp2,12 triliun, sehingga total anggaran pasca-rekonstruksi menjadi Rp4,10 triliun. Pemangkasan ini mencakup beberapa jenis belanja, yaitu:
- Belanja Pegawai tetap sebesar Rp1,92 triliun.
- Belanja Barang yang semula Rp3,36 triliun dipangkas menjadi Rp1,61 triliun.
- Belanja Modal yang semula Rp0,94 triliun direkonstruksi menjadi Rp0,57 triliun.
Komitmen KKP dalam Pelaksanaan Anggaran 2025
Meskipun terjadi efisiensi anggaran, KKP tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif. KKP berkomitmen menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk memastikan sektor kelautan dan perikanan berkembang.
KKP juga menjaga alokasi anggaran untuk gaji 12.426 pegawai dan operasional 148 kantor pusat dan daerah. Selain itu, KKP memaksimalkan pelaksanaan program ketahanan ekonomi biru di seluruh Indonesia.
Pada penutupan rapat, Menteri Kelautan dan Perikanan mengajukan persetujuan kepada Komisi IV DPR RI terkait rancangan efisiensi anggaran KKP Tahun 2025. KKP juga menyambut baik saran, masukan, dan rekomendasi dari para anggota DPR RI untuk perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang. Diharapkan seluruh kebijakan ini dapat mendukung keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan, yang merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Baca juga:
Prabowo Luncurkan Danantara 24 Februari: Fokus EBT & Pangan
Saksikan berita lainnya:
Penyelundupan Barang Ilegal: Bisnis Haram yang Tak Pernah Mati!
